Program pembangunan perpustakaan kampung diakui telah terhenti sejak 2018 lalu.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Papua Hans Hamadi, program tersebut terhenti karena terbatasnya anggaran yang diterima instansi tersebut sejak tahun lalu.

“Bahkan, dinas ini kemungkinan akan disatukan dengan instansi lain. Untuk itu, kita harap hal ini dapat dimaklumi oleh pemerintah kabupaten. Sebab memang sejak tahun lalu cukup banyak permintaan dari kabupaten kepada kami di provinsi,” terang Hans di Jayapura kemarin.

Tak sampai disitu, sambung dia, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi program pengadaan buku koleksi di perpustakaan Kotaraja, Jayapura. Dimana sejak dua tahun terakhir, belum lagi dilakukan pengadaan penambahan buku.

Sehingga memang jumlah buku untuk perpustakaan di dinas ini kini menjadi terbatas, karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Lagi-lagi kita berharap masarakat bisa memaklumi. Sebab memang minat masyarakat untuk datang ke Purpustakaan Papua cukup tinggi saat ini. Hanya kita harap kedepan agar masalah ini bisa mendapat jawaban,” tutur ia.

Sementara semenjak memimpin di instansi tersebut, Hans Hamadi mengklaim sudah mengirim ribuan buku ke sejumlah kabupaten, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Panusia (IPM) Papua yang saat ini masuk kategori rendah.

Dia memastikan di masa depan, upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat tak bakal berhenti, meski keterbatasan anggaran yang dialami instansinya.

“Selama dipercaya memimpin dinas perpustakaan, kami akan terus berupaya meningkatkan minat baca supaya IPM Papua kedepan bisa meningkat,” tutupnya.