Pemerintah Provinsi Papua berharap program rendah karbon yang sementara digalakkan, mampu menjadi aset jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial dari segi pendanaan melalui perlindungan hutan lindung termasuk didalamnya lahan gambut.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bappeda Provinsi Papua Vera A.P Wanda sesuai komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi karbon sebesar 41 persen sampai tahun 2020 termasuk menurunkan 15 persen dukungan internasional, Pemprov Papua sudah mengalokasikan kawasan lindung seluas 60 persen dan 90 persen kawasan hutan dari luas wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033.

Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengakomodir luasan lahan gambut dengan luas berkisar kurang lebih 8 juta hektar yang ada di Provinsi Papua, kedalam 60 persen kawaan lindung tersebut. Kemudian menjadikannya sebagai kawasan strategi provinsi melalui pengembangan wilayah rendah karbon.

“Memang program ini tentu sangat menguntungkan dari segi finansial, namun juga menimbulkan tantangan baru dimana kita harus konsisten dalam menjaga keberlangsungan hutan lindung kita. Dan hal ini tentu saja menjadi tugas kita semua yang ada di Papua, baik dari pemerintah maupun masyarakat,” terang Vera, pada Lokakarya Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah berkelanjutan, Selasa (9/7), di Jayapura.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Papua Muhammad Musa"ad dalam sambutannya menyatakan, laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan menunjukan gejala penurunan.

Ia tambahkan, saat ini patut kita cermati bahwa Papua mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sekaligus menjadi tantangan kita bersama adalah menyangkut Papua rendah karbon.

Hanya saja, adanya dinamika pembangunan yang berkembang pesat di segala bidang, khususnya peningkatan pertumbuhan penduduk yang berimbas pada tuntutan kehutuhan pangan, papan dan lainnya, berpengaruh pada nilai-nilai pelestarian alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Disisi lain, munculnya beberapa isu strategis, menuntut solusi yang cepat namun tepat. Isu-isu tersebut antara lain, belum rampungnya batas administrasi/tapal batas antar kabupaten dan kota yang diakibatkan oleh perbedaan data base.

“Oleh karena itu, melalui lokakarya ini harapannya, kita sama sama mengimplementasikan rencana tata ruang di Papua untuk menjaga aset alam Papua menuju Papua bangkit mandiri, sejahtera yang berkeadilan,”imbaunya.

Diketahui, kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura tersebut, dihadiri peserta dari organisasi pers dan instansi pemerintah terkait.