Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh
pandangan Presiden Jokowi dalam visinya yang meminta pemda berani melakukan
reformasi birokrasi.
Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri,
pemerintah provinsi bahkan dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen kuat
melakukan reformasi birokrasi. Terbukti, Pemprov Papua bahkan untuk Indonesia
Timur, masuk dalam enam besar dalam hal pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dilain pihak, rencana Pemprov Papua melebur struktur SKPD
dari 51 menjadi 35, mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Perampingan birokrasi tersebut bahkan diwacanakan untuk menjadi model
percontohan yang selanjutnya berpotensi diterapkan di seluruh provinsi dan
kabupaten/kota se-Indonesia.
“Saya kita, visi dan misi Presiden Jokowi terkait reformasi
birokrasi saya kira sangat bagus. Sebab dengan begitu kita di Papua membangun
inovasi. Yang pasti kita mendukug visi presiden”.
“Memang masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi, tapi
kan nanti secara perlahan-lahan akan dirampungkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinan berharap pemerintah
kabupaten dan kota di bumi cenderawasih, lebih peduli terhadap upaya reformasi
birokrasi yang sementara ini terus di dorong pemerintah pusat.
Hery pun mengimbau seluruh Sekda di kabupaten dan kota dapat
menjadi “motor” perubahan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
“Sebab reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mewujudkan good governance. Melalui reformasi birokrasi juga
diharapkan terjadi penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terwujud birokrasi yang bersih,
akuntabel, efektif dan efisien, serta tercipta pelayanan publik yang semakin
baik dan memuaskan bagi masyarakat,” harap ia.