Gubernur Papua Lukas Enembe mengecam kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi yang sengaja menswakelolakan paket proyek dengan total mencapai Rp6 triliun pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia pun mempertanyakan nilai lelang proyek dari seluruh SKPD yang masuk pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua tahun ini, dimana baru mencapai Rp2 triliun dari total Rp14 triliun.

“Jangan sampai sisa dana ini di buat swakelola?  ini ada apa? Ini yang selama ini Kepala SKPD di provinsi mereka sembunyi-sembunyi lakukan ini. Ko (kepala SKPD)  tidak boleh sembunyi lagi, sebab semua dibaca seluruh Indonesia. Sengaja pecah kegiatannya menjadi Rp200 juta atau lebih, lalu bikin penunjukan langsung atau swakelola (untuk menyamarkan kegiatan proyek)”.

“Ini tidak boleh lagi, kita minta kepala dinas yang kelakuan seperti itu tidak boleh di provinsi ini,” tegas Lukas usai membuka kegiatan peningkatan Kapasitas Barang dan Jasa Pemerintah, Publikasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 dan Launching Website Penyedia Usaha Orang Asli Papua (OAP) di Jayapura, Selasa (30/7).

Lukas yang berang dengan tindakan itu, mengaku bakal mengganti seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah provinsi sesuai Perdasus struktur organisasi.

“Pasti akan saya ganti semua. Apalagi (tindakan menswakelolakan paket proyek yang dalam UU mesti dilelang terbuka) ini sudah terjadi bertahun-tahun ini. Belum lagi Papua ini bersama KPK sudah terang-terangan membuat sistem pemerintahan secara elektronik. Masakan ada orang (kepala SKPD) yang main-main. Ini jelas tidak boleh,” cetusnya.

Sementara Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Papua Debora Salossa memastikan jumlah paket proyek dari SKPD yang telah selesai ditender, mencapai hampir Rp2 triliun.

Dia pastikan seluruh paket proyek 2019 bakal selesai ditender pada akhir Agustus 2019 mendatang.

“Yang pasti instansi kami selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong pelelangan segera dirampungkan secepatnya,” pungkas ia.