Pemprov Papua Bentuk Tim Jemput Pencairan Dana Otsus Tahap II The Papua Provincial Government Forms a Withdrawal Team for the Special Autonomy Fund Disbursement Phase II
Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk tim guna mendorong pencairan dana Otsus tahap II, yang belum cair hingga saat ini. The Papua provincial government will form a team to encourage the disbursement of Special Autonomy Phase II, which has not been realized until now.
Pemerintah Provinsi Papua segera membentuk tim guna mendorong pencairan dana Otsus tahap II, yang belum cair hingga saat ini.
Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumasukun memastikan keterlambatan pencairan dan Otsus tahap II, sedikit banyak bakal mempengaruhi distribusi anggarannya ke kabupaten dan kota.
“Makanya kita sudah menyampaikan ke bapak Wagub Klemen Tinal supaya dibentuk tim ke Jakarta guna menyelesaikan permasalahan belum cairnya dana Otsus tahap kedua itu”.
“Sebab keterlambatan pencairan ini cukup berpengaruh pada proses pembangunan baik di provinsi tetapi juga kabupaten,” kata ia.
Selain membentuk tim, pihaknya juga akan berkomunikasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan, guna mendorong pencairan anggara tersebut.
“Sebab dampak lain lambatnya pencairan dana Otsus tahap kedua ini yakni kurangnya dana yang akan diterima kabupaten dan kota. Sedangkan perekonomian tetap harus jalan”.
“Belum lagi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini merupakan optimalisasi dari APBD kabupaten dan kota termasuk juga dari dana Otonomi Khusus. Sehingga jika terlambat atau berkurang maka penanganan pandemi ini juga pasti terganggu,” terang ia.
Ridwan berharap tim yang dibentuk itu bisa segera berangkat secepatnya. Sehingga dalam waktu bulan ini, dana Otsus tahap II sudah bisa dicairkan.
The Regional Secretary of Papua Ridwan Rumasukun ensures the delay in disbursement of Special Autonomy Fund will affect the distribution of the budget to districts and cities.
“We have conveyed to the Deputy Governor, Klemen Tinal that a team should be formed to go to Jakarta to solve the problem of the second phase of the Special Autonomy fund disbursement. Because the delay in disbursement is quite influential in the development process both in the province and the district", he said.
In addition to forming a team, they will also communicate directly with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance, in order to encourage the disbursement.
"Because of other impacts of Special Autonomy disbursement, this second phase is the lack of funds to be accepted by districts and cities. Meanwhile, the economy still has to run".
“The budget for handling Covid-19 is an optimization of the district and city Regional Government Budget including also from the Special Autonomy fund. So that if it is too late or reduced, the handling of this pandemic will also be disrupted”, he explained.
Ridwan hopes that the team formed can leave as soon as possible. So that within this month, the second phase of the Special Autonomy funds can be disbursed.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-