BPN Papua Minta Dukungan Gubernur Tertibkan Aset

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe, Senin (7/9/2020) petang. Pertemuan membahas rencana penertiban aset milik pemerintah provinsi oleh BPN Papua.

“Sebagai anak adat, saya datang melakukan koordinasi dengan pak Gubernur. Intinya ada banyak kegiatan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah”. 

“Utamanya penertiban aset milik pemprov, termasuk sertifikat tanah yang jadi pemda,” terang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Jhon Wiklif Aufa, usai bertemu Gubernur Lukas, di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura.

Pihaknya pun mengapresiasi Gubernur yang memberi dukungan penuh terhadap program BPN di tahun ini. Sebab cukup banyak program BPN yang dinilainya butuh dukungan dari Gubernur maupun bupati dan walikota.

“Karena tak bisa dipungkiri juga saat ini ada banyak kabupaten pemekaran berada dalam kawasan hutan lindung”.

“Makanya, perlu dilakukan sertifikasi yang mana juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, John juga memastikan telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua untuk mengaktifkan kembali program pengiriman anak-anak asli Papua untuk mengikuti sekolah pertanahan di pulau Jawa.

Dengan demikian, diharapkan dalam beberapa waktu kedepan, Provinsi Papua memiliki sumber daya manusia (SDM) pertanahan yang dapat membantu tugas gubernur, bupati maupun walikota di bumi cenderawasih.

“Program sudah terhenti, sehingga saya minta pak Gubernur untuk dilanjutkan kembali agar kedepan semua kabupaten/kota, memiliki SDM anak Papua yang kerja di BPN. Ini sudah mendapat respon positif gubernur dan harapannya bisa segera direalisasi,” tutupnya.

"As an indigenous child, I came to coordinate with the governor. In essence there are many activities that require support from local governments".

"Mainly the management of assets owned by the provincial government, including land certificates that become local governments," explained the Regional Office of the National Land Agency of Papua Province, Jhon Wiklif Aufa, after meeting Governor Lukas, at Gedung Negara, Dok V, Jayapura.

It also appreciates the Governor who gave full support to BPN program this year. Because there are programs that he considered need the support of the Governor and regents and mayors.

"Because there is no denying that there are many districts in protected forest areas. Therefore, certification needs to be done which also requires support from the district and city governments," he said.

On that occasion, John also confirmed that he had communicated with the Governor of Papua to reactivate the program of sending indigenous Papuan children to attend a land school on Java Island.

Thus, it is expected that in the future, the Papua Province has human resources (HR) land that can help the duties of governors, regents and mayors in Papua.

"The program has stalled, so I ask the Governor to resume so that in the future all districts / cities have the human resources of Papuan children who work in BPN. This has already received a positive response from the governor and hopes it can be realized soon," he concluded.