Media Massa Diajak Kedepankan Kode Etik Jurnalis dalam Membuat Berita

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua mengajak pekerja pers agar mengedepankan kode etik jurnalis dalam membuat berita. 

Hal demikian bertujuan agar tak ada pihak yang dirugikan karena sebuah berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

“Beberapa hari lalu ada media online memberitakan pernyataan Mendagri yang mengatakan “Papua contoh Pemda yang salah susun RAPBD”, sebagaimana diberitakan media online salam Papua”.

“Berita ini ketika dikonfirmasi Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Moch. Andrian, dikatakan bahwa Mendagri tidak pernah menyebutkan kalimat demikian,” terang Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri A. Yudianto, Rabu (20/1/2021).

Jeri mengaku menghormati kerja wartawan, namun wajib mengedapankan prinsip-prinsip etika jurnalis yang benar, kritis, cerdas serta berimbang dan tak terkesan membuat opini-opini tak menguntungkan. 

“Apalagi pada saat ini dimana banyak musibah di negeri ini, seperti bencana alam dibeberapa tempat, ekonomi melamah  dan Pandemi Covid-19 yang belum berkahir”.

“Jadi, mari kita semua memberi literasi yang menyejukan bagi masyarakat, untuk kemajuan bagi Papua,” ajak dia.  

Ditambahkan Jeri, pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubenur Papua Klemen Tinal, sangat serius dan konsen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Dimana sampai dengan saat ini, Pemprov Papua sudah enam kali berturut turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait  pengelolaan keuangan.

Dilain pihak, Papua turut mendapat penghargan sebagai salah satu daerah di Indenesia yang dapat mengintegerasi sistem informasi pembangunan dengan sistem perencanaan pemda dari Kemendagri di 2019 lalu.

“Sehingga perlu ditegaskan disini bahwa APBD merupakan salah satu stimulan fiskal untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Sehingga PemprovPapua dalam penyusunan APBD 2021, mengikuti ketentuan dan peraturan yang belaku,” pungkasnya.

The Communication and Informatics Department (Kominfo) of Papua invites press workers to put forward a journalist's code of conduct in making news.

This is so that no party is harmed because of  news that has not been confirmed.

"A few days ago there was an online media report about the Statement of the Minister of Home Affairs that said Papua is an example of the Local Government that was wrong in arranging the regional budget, as reported by the online media greeting Papua".

"This news was confirmed by The Assistant General Secretary of Papua Ridwan Rumasukun to the Director General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs, Moch. Andrian, it is said that the Minister of Home Affairs never mentioned such a sentence," explained Head of Communication and Informatics Department of Papua, Jeri A. Yudianto, Wednesday (1/20/2021).

Jeri claimed to respect the work of journalists, but was obliged to apply the ethical principles of journalists who are true, critical, intelligent and balanced and unimpressed to make unfavorable opinions. 

"Especially at this time where many disasters in the country, such as natural disasters in several places, the economy is weak and the Covid-19 Pandemic has not ended".

"So, let's all give cool literacy to the community, to progress for Papua," he said. 

Added Jeri, the provincial government under the leadership of Papua Governor Lukas Enembe and Papuan Deputy Governor Klemen Tinal, is very serious and concentrated on good governance.

Where until now, the Papua Provincial Government has won six times in a row won a Fair Opinion Without Exception (WTP) from the Financial Audit Board of the Republic of Indonesia related to financial management.

On the other hand, Papua also received an end as one of the regions in Indonesia that can integrate development information systems with the local government planning system from the Ministry of Home Affairs in 2019.

"So it should be emphasized here that the regional budget is one of the fiscal stimulants to drive the economy in the region. So that the Provincial Government of Papua in the preparation of regional budget 2021, following the provisions and regulations," he concluded.