Pemprov Papua Resmi Terapkan PDPKM Untuk Pengendalian COVID

Pemerintah Provinsi Papua resmi memberlakukan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM)  di seluruh Bumi Cenderawasih terhitung 17 Februari 2021, dalam rangka pencegahan, pengendalian serta penegakkan hukum protokol kesehatan.

Pemberlakuan PDPKM sebagaimana Surat Edaran Nomor 440/1877/SET tentang PDPKM di Provinsi Papua, yang ditandatangani Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Surat Edaran ini sudah diteruskan ke seluruh kabupaten dan kota untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pimpinan daerah di wilayahnya sesuai kondisi di masing-masing daerahnya,” terang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jery A. Yudianto di Jayapura, Kamis (18/2/2021).

Sementara dalam penerapan PDPKM, pihak berwenang nantinya dapat melakukan pembubaran serta penegakkan disiplin sampai dengan proses hukum yang tegas dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan Kejaksaan.

Sementara aktifitas tempat ibadah hanya diperbolehkan diisi 50 persen jemaat dengan penerapan protokol kesehatan.

“Bahkan setiap tempat ibadah diwajibkan untuk melakukan desinfektan secara berkala serta menyediakan tempat cuci tangan”.

“Begitu pula untuk temat wisata dan rekreasi hanya diisi 50 persen pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan juga diawasi secaraa ketat. Sementara untuk acara kawinan dan sejenisnya dapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan wajib mendapat ijin Satgas COVID-19 kabupaten dan kota,” ucap ia.

Pada kesempatan itu, Jery berharap seluruh masyarakat di Papua memberikan dukungan terhadap kebijakan penarapan PDPKM. 

Hal demikian bertujuan agar upaya pencegahan, pengendalian maupun penegakkan disiplin protokol kesehatan di Bumi Cenderawasih, berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

The Papua Provincial Government officially enacted the Enforcement of Public Health Protocol Discipline (PDPKM) in Papua as of February 17, 2021, in order to prevent, control and enforce health protocol laws.

Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Circular Letter 440/1877/SET concerning Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Papua Province was signed by the Governor of Papua Lukas Enembe.

"This circular letter has been forwarded to all districts and cities to be further implemented by regional leaders in their regions according to the conditions in each region," explained the Head of Communication and Informatics Department of Papua, Jery A. Yudianto in Jayapura, Thursday (18/2/2021).

While in the implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols, the authorities can later disband and enforce discipline up to a strict legal process involving Police Civil Service, Indonesian Army and Police and Prosecutors.

While the activities in places of worship only allowed to fill 50 percent of the congregation with the application of health protocols.

"Even every place of worship is required to do disinfectant periodically and provide a place to wash hands".

"Similarly, for tourism objects only 50 percent of visitors with the application of health protocols are also closely monitored. As for the wedding ceremony, it can be done by paying attention to health protocols and must get permission COVID-19 Task Force in districts and cities," he said.

On that occasion, Jery hoped that all people in Papua would support the policy of implementing Enforcement of Public Health Protocol Discipline.

It is intended that efforts to prevent, control and enforce the discipline of health protocols in Papua run as expected.