Aturan PDPKM, 50 Persen Pegawai WFH

Pemerintah Provinsi Papua mewajibkan pemberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home(WFH) bagi 50 persen pekerja kantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta, , sebagaimana aturan pemberlakuan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM).

Aturan ini mulai diberlakukan terhitung 17 Februari 2021 sebagaimana isi Surat Edaran Nomor 440/1877/SET tentang PDPKM di Provinsi Papua, yang ditandatangani Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kendati demikian, aturan PDPKM nyatanya masih memberi peluang bagi perkantoran untuk pegawainya bekerja Work From Office (WFO) diatas 50 persen.

“Hanya saja untuk pegawainya bisa masuk kantor semua, harus mendapat izin dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua,” terang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jery A. Yudianto di Jayapura, Jumat.

Sama halnya untuk kegiatan perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta dalam bentuk  rapat, pertemuan, workshop maupun seminar yang wajib membatasi jumlah peserta hingga 50 persen dari kapasitas ruangan.

“Sebab bisa ada sanksi bagi lembaga maupun institusi yang melanggar prokes sebagaimana ditetapkan oleh aturan PDPKM,” ujarnya.

Jery berharap seluruh elemen pemerintah dan swasta di Papua, dapat memberi dukungan terhadap kebijakan penarapan PDPKM. 

Hal demikian bertujuan agar, upaya pencegahan, pengendalian maupun penegakkan disiplin protokol kesehatan di Bumi Cenderawasih kedepan, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta pandemi bisa diminimalkan.

The Papua Provincial Government requires the implementation of Work From Home (WFH) system for 50 percent of government, state-owned and private office workers, as well as the rules of enforcement of Public Health Protocol Discipline Enforcement.

This rule comes into force from February 17, 2021 as the contents of Circular Letter No. 440/1877/SET concerning Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Papua province, signed by the Governor of Papua Lukas Enembe.

Nevertheless, Discipline and Law Enforcement of Health Protocols rules in fact still provide opportunities for offices for employees to work from office (WFO) above 50 percent. 

"It's just that for all employees to enter the office must get permission from the Task Force COVID-19 Papua Province," explained the head of the Communication and Informatics Department of Papua Jery A. Yudianto in Jayapura, Friday.

Similarly, for government, state-owned and private office activities in the form of meetings, meetings, workshops and seminars that are obliged to limit the number of participants to 50 percent of the room capacity.

"Because there can be sanctions for institutions and institutions that violate the health protocol as stipulated by Discipline and Law Enforcement of Health Protocols rules," he said.

Jery hopes that all elements of the government and private sector in Papua can support the policy of implementing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols. 

It is intended that efforts to prevent, control and enforce the discipline of health protocols in Papua in the future can run as expected and pandemic can be minimized.