Gubernur Papua Dorong Budaya Birokrasi Terbuka dan Tanpa Sekat di Papua Governor of Papua Encourages an Open and Barrier-Free Bureaucratic Culture in Papua
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menuju birokrasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. The Governor of Papua, Matius Fakhiri, is encouraging a shift in the work culture within the Papua Provincial Government toward a bureaucracy that is open, transparent, and responsive to public aspirations.
JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menuju birokrasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Papua, Senin (20/10/2025), Fakhiri menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif dimulai dari komunikasi yang jujur antara pimpinan, ASN, dan warga.
“Jangan ada sekat antara pimpinan dan staf, antara ASN dan masyarakat. Semua harus saling mendengar dan terbuka,” ujarnya.
Menurut Fakhiri, banyak persoalan pelayanan publik muncul karena ASN dan pimpinan enggan berkomunikasi secara langsung. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya membangun ruang dialog yang terbuka di setiap instansi.
“Kalau ada masalah, sampaikan secara langsung. Kita benahi bersama. Saya juga membuka rumah dinas supaya siapa pun bisa bicara tanpa rasa takut,” kata Gubernur.
Ia menilai, pola kerja birokrasi di Papua perlu dibenahi dengan menumbuhkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan publik yang humanis. Setiap pejabat diingatkan agar tidak menjaga jarak dengan bawahannya maupun masyarakat.
“Pemimpin harus hadir dan mendengar. Jangan menunggu laporan, tapi turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Fakhiri berharap, ASN di seluruh perangkat daerah menjadikan semangat keterbukaan sebagai budaya kerja baru di lingkungan Pemprov Papua. “Kita ingin Papua punya birokrasi yang bersih, terbuka, dan dipercaya rakyat,” tandasnya. ***
JAYAPURA – The Governor of Papua, Matius Fakhiri, is encouraging a shift in the work culture within the Papua Provincial Government toward a bureaucracy that is open, transparent, and responsive to public aspirations.
During a joint civil servant assembly at the Papua Governor’s Office on Monday (October 20, 2025), Fakhiri emphasized that effective governance begins with honest communication between leaders, civil servants, and citizens.
“There should be no barriers between leaders and staff, between civil servants and the community. Everyone must listen to one another and be open,” he said.
According to Fakhiri, many public service issues arise because civil servants and leaders are reluctant to communicate directly. Therefore, he stressed the importance of creating open spaces for dialogue in every government agency.
“If there’s a problem, speak up directly. Let’s fix it together. I’ve also opened my official residence so that anyone can come and talk without fear,” said the Governor.
He believes that bureaucratic work patterns in Papua need to be improved by fostering values of honesty, discipline, and human-centered public service. Every official was reminded not to keep their distance from subordinates or the public.
“Leaders must be present and listen. Don’t wait for reports — go directly to the field,” he asserted.
Fakhiri hopes that civil servants across all regional government offices will embrace openness as a new work culture within the Papua Provincial Government.
“We want Papua to have a bureaucracy that is clean, transparent, and trusted by the people,” he concluded. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-