Pemprov Papua Siapkan Langkah Perbaikan Sekolah Binaan Usai Temuan Lapangan

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan langkah perbaikan terhadap sejumlah sekolah binaan setelah ditemukannya berbagai persoalan infrastruktur dasar di lapangan. Temuan tersebut diperoleh dari peninjauan langsung Wakil Gubernur Papua bersama perangkat daerah terkait ke beberapa sekolah binaan pemerintah provinsi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Papua, Marthen Medlama, mengatakan peninjauan mencakup sekolah sains, sekolah kejuruan, hingga sekolah luar biasa. Kegiatan ini melibatkan DPR Papua, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda sebagai bagian dari upaya sinkronisasi penanganan.

Dari hasil peninjauan, persoalan paling mendesak ditemukan pada ketersediaan air bersih. Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kekurangan air, termasuk di lingkungan asrama siswa, sehingga berdampak langsung pada aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari peserta didik.

“Kalau air tidak tersedia, aktivitas anak-anak jelas terganggu. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Marthen, Jumat (6/2/2026).

Selain air bersih, Disdik Papua juga mencatat kerusakan fisik bangunan sekolah, mulai dari plafon dan atap, hingga ruang laboratorium. Keterbatasan sarana pendukung pembelajaran, seperti komputer untuk ujian, turut menjadi catatan dalam laporan hasil peninjauan.

Marthen mencontohkan kondisi di SMK Negeri 1 Jayapura yang masih memerlukan perbaikan lanjutan meski sebagian fasilitas telah ditangani pada 2025. Seluruh temuan tersebut telah dirangkum dalam telaah staf dan laporan lapangan.

Menurutnya, laporan ini akan dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda untuk menentukan skema tindak lanjut, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan tahun berikutnya. Pemerintah daerah juga mencatat kondisi asrama dan rumah guru di beberapa sekolah yang dinilai belum layak.

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara bertahap sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran, agar sekolah-sekolah binaan dapat berfungsi optimal dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government has begun preparing improvement measures for a number of its supervised schools after various basic infrastructure problems were found in the field. The findings came from direct inspections conducted by the Papua Vice Governor together with relevant regional agencies at several schools managed by the provincial government.

Acting Head of the Papua Education Office, Marthen Medlama, said the inspection covered science schools, vocational schools, and special schools. The activity involved the Papua Regional House of Representatives, the Public Works Office, and the Regional Development Planning Agency as part of efforts to synchronize follow-up measures.

From the inspection results, the most urgent issue was the availability of clean water. Several schools were reported to be experiencing water shortages, including in student dormitories, directly affecting both learning activities and the students' daily lives.

"If water is unavailable, the children's activities are clearly disrupted. This is a serious concern for the government," Marthen said on Friday (February 6, 2026).

In addition to clean water, the Papua Education Office also recorded physical damage to school buildings, ranging from ceilings and roofs to laboratory rooms. Limited learning support facilities, such as computers for exams, were also noted in the inspection report.

Marthen cited the condition of SMK Negeri 1 Jayapura as an example, saying it still requires further repairs even though some facilities had already been addressed in 2025. All of these findings have been compiled in a staff review and field report.

According to him, the report will be discussed with the Public Works Office and the Regional Development Planning Agency to determine the follow-up scheme, whether through budget revisions or planning for the following year. The regional government also noted that dormitories and teachers' housing at several schools were considered unfit.

The Papua Provincial Government reaffirmed its commitment to following up on these issues gradually in accordance with planning and budgeting mechanisms, so that the supervised schools can function optimally and support improvements in the quality of education in Papua. ***