Penerapan UMP Papua 2026 Masih Kondusif, Evaluasi Segera Dilakukan

JAYAPURA – Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua memastikan evaluasi dan monitoring penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tahun 2026 akan dilakukan pada triwulan pertama tahun ini.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Fransiska H. Rerey, mengatakan monitoring dilakukan setelah perusahaan menjalankan ketentuan UMP selama kurang lebih tiga bulan.

“Biasanya monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada triwulan pertama,” kata Fransiska.

Diakuinya bahwa hingga saat ini, belum terdapat laporan maupun pengaduan dari pekerja ataupun perusahaan terkait pelaksanaan UMP Papua 2026.

“Pengaduan biasanya muncul setelah triwulan pertama berjalan, sekitar April, ketika pekerja merasa upah belum disesuaikan meski UMP sudah ditetapkan,” jelasnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja, Dinas Ketenagakerjaan Papua juga membuka posko pengaduan UMP bagi pekerja yang merasa dirugikan akibat tidak diterapkannya upah sesuai ketentuan.

Fransiska menambahkan, mayoritas perusahaan di Papua masih berada pada kategori usaha menengah ke bawah, kecuali badan usaha milik negara (BUMN). Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menerapkan UMP secara optimal.

“Selama ini, penerapan UMP di Papua relatif kondusif. Yang terpenting ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada komplain dari pekerja,” tutupnya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Office of Manpower, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises (SMEs) has confirmed that monitoring and evaluation of the implementation of the 2026 Papua Provincial Minimum Wage will be carried out in the first quarter of this year.

The Head of Placement and Training at the Papua Provincial Office of Manpower, Cooperatives, and SMEs, Fransiska H. Rerey, said that monitoring is conducted after companies have implemented the UMP provisions for approximately three months.

"Usually, monitoring and evaluation are carried out in the first quarter," Fransiska said.

She acknowledged that, up to now, there have been no reports or complaints from either workers or companies regarding the implementation of the 2026 Papua Provincial Minimum Wage.

"Complaints usually arise after the first quarter, around April, when workers feel that wages have not been adjusted even though the Provincial Minimum Wage has already been set," she explained.

As a form of protection for workers' rights, the Papua Manpower Office has also opened a Provincial Minimum Wage complaint post for workers who feel disadvantaged because wages have not been implemented in accordance with the regulation.

Fransiska added that the majority of companies in Papua are still in the lower-middle business category, except for state-owned enterprises (SOEs). This condition also affects companies' ability to implement the Provincial Minimum Wage optimally.

"So far, the implementation of the Provincial Minimum Wage in Papua has been relatively conducive. The most important thing is that there is agreement between both parties and no complaints from workers," she concluded. ***