Memperkuat Tata Kelola Pengarusutamaan Gender: Empat Provinsi di Wilayah Papua Lakukan Kunjungan Belajar ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat pelembagaan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender, empat Pemerintah Provinsi lokasi Program SKALA di wilayah Papua melakukan kegiatan Studi Banding Pembelajaran ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan strategis yang berlangsung dari 2 hingga 4 Juni 2026 ini diharapkan membantu pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. (2/6)

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyelarasan terhadap agenda nasional yang tertuang dalam Misi Asta Cita ke-4 RPJMN 2025–2029, yang menempatkan kesetaraan gender dan perwujudan masyarakat inklusif sebagai prioritas strategis. 

Provinsi DIY dipilih sebagai lokus pembelajaran utama karena rekam jejak yang berhasil meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Utama Tahun 2023. DIY dinilai sukses mengintegrasikan PUG dan Inklusi Sosial ke dalam seluruh siklus pembangunan melalui instrumen inovatif, seperti Musrenbang Tematik dan pengelolaan data terpilah yang terintegrasi dalam kerangka Satu Data Daerah. 

Pemda DIY juga dinilai memiliki seperangkat kebijakan dan kelembagaan yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan yang responsive gender dan inklusif, dan memiliki praktek baik dalam membangun kerjasama dengan swasta dan BUMD, untuk memastikan kecukupan fiskal dalam memastikan layanan dasar terutama menyasar kelompok rentan.  

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA) Kementerian PPN/Bappenas RI, Qurrota A`yun. Pada sambutannya mengatakan “Tata kelola pembangunan yang inklusif tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari sejauh mana proses pengambilan keputusan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya”.  Dalam paparannya diuraikan kerangka strategis Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ke dalam rencana pembangunan nasional untuk periode 2025–2045.  

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemda DIY, Faisol Muslim, menguraikan pengalaman strategi pembangunan inklusif yang komprehensif di DIY, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan ketimpangan sosial.  Dalam paparannya, kerangka kerja ini, yang dikenal sebagai “Pancamulia” didorong oleh reformasi desa-desa setempat, pemberdayaan wilayah pesisir selatan, serta integrasi teknologi inovatif.  Beberapa inisiatif utamanya seperti dukungan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti transportasi inklusif dan layanan kesehatan yang ditargetkan, serta upaya agresif untuk memasukkan kembali anak-anak yang putus sekolah ke dalam sistem pendidikan. 

Kunjungan belajar ini diikuti olehlembaga penggerak PUG dan Inklusi Sosial seperti perwakilan dari Bappeda / Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Inspektorat, BPKAD, Biro Tata Pemerintahan dari 4 Provinsi di Tanah Papua, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya.  ***

YOGYAKARTA — In an effort to strengthen the institutionalization of inclusive and gender-responsive governance, four provincial governments in the Papua region that are part of the SKALA Program conducted a Learning Study Visit to the Special Region of Yogyakarta. The strategic activity, held from June 2 to 4, 2026, is expected to help local governments strengthen the governance of Gender Mainstreaming in regional planning and budgeting. (2/6)

This initiative was undertaken as part of efforts to align with the national agenda outlined in the 4th Asta Cita Mission of the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan, which places gender equality and the realization of an inclusive society as strategic priorities.

DIY Province was selected as the main learning locus due to its proven track record in receiving the 2023 Parahita Ekapraya Award in the Main Category. Yogyakarta is considered successful in integrating Gender Mainstreaming and Social Inclusion into all stages of the development cycle through innovative instruments, such as the Thematic Development Planning Consultation Forum and the management of sex-disaggregated data integrated within the Regional One Data framework.

The DIY Regional Government is also considered to have a comprehensive set of policies and institutions in realizing gender-responsive and inclusive development, as well as good practices in building cooperation with the private sector and regionally owned enterprises to ensure fiscal adequacy in providing basic services, especially those targeting vulnerable groups.

The activity was officially opened by the Director of Family, Care, Women, and Children at the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia, Qurrota A'yun. In her remarks, she stated, "Inclusive development governance is not only measured by program achievements, but also by the extent to which decision-making processes can accommodate the needs of women, children, persons with disabilities, and other vulnerable groups." In her presentation, she outlined the Government of Indonesia's strategic framework for integrating gender mainstreaming and social inclusion into the national development plan for the 2025–2045 period.

The Head of the People's Welfare Bureau of the DIY Regional Secretariat, Faisol Muslim, presented DIY's experience in implementing a comprehensive, inclusive development strategy, focusing on improving quality of life and reducing social inequality. In his presentation, he explained that this framework, known as "Pancamulia," is driven by local village reforms, the empowerment of the southern coastal region, and the integration of innovative technology. Several key initiatives include special support for persons with disabilities, such as inclusive transportation and targeted health services, as well as aggressive efforts to reintegrate out-of-school children into the education system.

This learning visit was attended by institutions driving Gender Mainstreaming and Social Inclusion, including representatives from the Regional Development Planning Agency, the Social Affairs Office, the Women's Empowerment and Child Protection Office, the Inspectorate, the Regional Financial and Asset Management Agency, and the Governance Bureau from four provinces in Tanah Papua: West Papua Province, Papua Province, South Papua Province, and Southwest Papua Province. ***