Tambahan DAU Rp77 Miliar Bantu Jaga Belanja Pegawai Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menerima tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp77 miliar dari pemerintah pusat. Tambahan tersebut membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai di tengah meningkatnya beban aparatur pascapemekaran daerah.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan tambahan DAU tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan secara cermat agar hak pegawai tetap dapat dipenuhi hingga akhir tahun.

“Provinsi Papua itu dikasih Rp77 miliar, itu tambahan DAU. Peruntukannya untuk kekurangan belanja pegawai,” kata Fakhiri, Kamis (13/8/2026).

Menurut Fakhiri, beban belanja pegawai Papua meningkat setelah terbentuknya tiga provinsi baru. Sebagian ASN yang sebelumnya berada dalam wilayah provinsi induk tidak berpindah sehingga kebutuhan pembiayaan pegawai masih menjadi tanggung jawab Papua.

“Provinsi Papua ini kami kelebihan pegawai. ASN yang ada di Provinsi Papua tidak pindah ke provinsi baru, sehingga menjadi beban pegawai bagi kami,” ujarnya.

Fakhiri meminta jajaran pemerintah daerah menghitung kebutuhan belanja pegawai secara tepat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pembayaran gaji dan hak pegawai tetap berjalan sampai akhir tahun.

“Saya minta staf menghitung dengan baik. Jangan sampai nanti pegawai saya tidak dapat gaji di akhir tahun,” katanya.

Kepala Bapperida Papua Muflih Musaad membenarkan tambahan DAU tersebut diprioritaskan untuk belanja pegawai. Namun, tambahan anggaran itu belum sepenuhnya menutup seluruh kebutuhan belanja pegawai dan belanja wajib pemerintah daerah.

“DAU yang penggunaannya diprioritaskan untuk belanja pegawai. Kalau dilihat dari tambahan ini sebenarnya masih kurang,” kata Muflih.

Muflih menjelaskan kebutuhan tersebut mencakup gaji dan tunjangan pegawai, serta belanja wajib seperti listrik, air, pemeliharaan, dan pelayanan dasar. Dana Otonomi Khusus masih membantu pemerintah daerah memenuhi sebagian kebutuhan pelayanan dasar di Papua.

“Untung kita punya Otsus sehingga masih bisa kita cover. Kami berharap 2027 tidak terjadi efisiensi lagi,” ujarnya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government has received an additional IDR77 billion in General Allocation Funds from the central government. The additional funding will help the regional government meet personnel expenditure needs amid the increasing burden on the civil service following regional expansion.

Papua Governor Matius Fakhiri said the additional General Allocation Funds was provided to help cover the shortfall in personnel expenditure. The provincial government will carefully calculate its needs to ensure that employees’ entitlements can continue to be fulfilled through the end of the year.

“The Papua Province was given IDR77 billion, which is an additional General Allocation Fund. It is intended to cover the shortfall in personnel expenditure,” Fakhiri said on Thursday (August 13, 2026).

According to Fakhiri, Papua’s personnel expenditure burden has increased following the establishment of three new provinces. Some civil servants who were previously part of the parent province did not move to the newly established provinces, leaving Papua responsible for their personnel costs.

“Papua Province has an excess of employees. The civil servants in Papua Province did not move to the new provinces, so they have become a personnel expenditure burden for us,” he said.

Fakhiri asked the regional government officials to accurately calculate personnel expenditure requirements. This is necessary to ensure that salaries and other employee entitlements can continue to be paid through the end of the year.

“I have asked the staff to calculate the requirements properly. We must not allow our employees to be unable to receive their salaries at the end of the year,” he said.

Head of the Papua Regional Development Planning, Research and Innovation Agency, Muflih Musaad, confirmed that the additional General Allocation Fund has been prioritized for personnel expenditure. However, the additional funding is still insufficient to fully cover personnel expenditure and other mandatory spending needs of the regional government.

“The General Allocation Funds is prioritized for personnel expenditure. Looking at this additional allocation, it is actually still insufficient,” Muflih said.

Muflih explained that these needs include employee salaries and allowances, as well as mandatory expenditures such as electricity, water, maintenance, and basic public services. Special Autonomy funds continue to help the regional government meet some of the costs of providing basic services in Papua.

“Fortunately, we have Special Autonomy funds, so we can still cover some of the needs. We hope there will be no further budget efficiency measures in 2027,” he said. ***