DTI Papua 2027 Diarahkan Buka Akses Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua mengarahkan pemanfaatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2027 untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan membuka akses masyarakat sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi daerah.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengatakan DTI Papua 2027 akan dialokasikan kepada delapan kabupaten dan satu kota. Pembagian anggaran dilakukan dengan proporsi 65 persen untuk provinsi dan 35 persen untuk kabupaten dan kota.

Fakhiri mengatakan pemerintah provinsi akan memperkuat program konektivitas sebagai bagian dari pemanfaatan anggaran tersebut. Akses yang lebih baik diharapkan membantu masyarakat membawa hasil kebun menuju pusat ekonomi.

“Selain pembagian anggaran, kita akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal,” kata Fakhiri, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Fakhiri, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat di daerah. Infrastruktur tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan fisik, tetapi juga harus membuka akses terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan besaran DTI yang diterima masing-masing kabupaten dan kota berbeda. Jumlah Orang Asli Papua menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam menentukan alokasi dana Otsus tersebut.

Fakhiri meminta kepala daerah mengelola DTI secara baik dan sesuai amanah. Penggunaan anggaran juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pemanfaatan DTI 2027 dapat mendukung pemerataan pembangunan. Penguatan konektivitas di daerah tertinggal diharapkan membuka akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai manfaat pembangunan.