Guna memaksimalkan potensi pemasukan bagi daerah, Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang  Bidang Hukum, Perdata & Tata Usaha Negara (TUN). Penandatangan MoU dilakukan antara Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, E.S.M. Hutagalung bertempat di ruang kerja Gubernur, Selasa (18/2) disaksikan Pimpinan & Anggota DPR Papua, Sekda Papua serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Dalam kesempatan itu, Gubernur mengaku tak menyangka bahwa selama 11 bulan menjabat sebagai Kepala Daerah, pihaknya belum menyadari bila ada pihak atau institusi penegak hukum yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan konsultasi dan pembelaan hukum.