Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mengumumkan terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat pada Agustus 2019 lalu, sebesar 33,84 persen dari Pelabuhan Laut Jayapura dan Merauke.
Pemprov Papua memastikan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 2020, selain untuk mendukung pelaksanaan PON, juga membangun kembali Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang porak-poranda akibat kerusuhan, beberapa waktu lalu.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua memastikan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bumi cenderawasih masih cukup tinggi.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mengatakan pemerintah siap melakukan rekontruksi dan rehabilisasi aset-aset milik pemerintah daerah serta toko dan kios masyararakat yang rusak dan terbakar pasa kerusuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9/2019) lalu.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Drs. H.Nasrul Abit, Minggu malam (29/9/2019) bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH di Gedung Negara Dok V Jayapura.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta warga Sulawesi Selatan (Sulsel) dan lainnya yang terdampak kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, agar tak eksodus atau meninggalkan lembah baliem.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan bantuan uang tunai senilai Rp1 miliar untuk korban bencana kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kunjungannya ke Jayapura memastikan warganya yang selamat dalam kerusuhan Wamena, disembunyikan oleh masyarakat asli setempat, di rumah-rumah maupun gereja.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, Jumat siang (27/9/2019) secara resmi melepas 26 putra putri asli Papua untuk melanjutkan kuliah ke Rusia. 14 orang diantaranya melanjutkan program pasca sarjana (S2) dan 12 orang lainnya mengambil program studi S1.
Pemerintah Provinsi Papua menyadari pemahaman mengenai isu gender di bumi cenderawasih masih sangat lemah, lebih khusus di kalangan para perencana program maupun kegiatan terkait.