Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) mensuport pengembangan ekowisata di sembilan kabupaten dan kota di Papua.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi menargetkan pendirian 100 Koperasi Merah Putih pada Tahun 2025 di sembilan kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapannya menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR Papua atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Papua menilai capaian kinerja pembangunan tahun 2024 menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator makro mengalami perbaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan 13 rancangan peraturan daerah untuk dibahas tahun 2025. Usulan tersebut telah disampaikan kepada DPR Papua melalui surat resmi Gubernur.
Beberapa langkah Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di tengah ekonomi lesu, dan mengantisipasi pengakhiran hubungan kerja (PHK).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat hingga Maret 2025. Masyarakat yang mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mencapai 1.336 orang. Dari data tersebut, yang sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 944 atau 70,66 persen.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menghadiri Ibadah Pengutusan Pejabat Politik Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua yang diselenggarakan di GKI Pengharapan Jayapura, 13 April 2025.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat pengawasan sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu cara menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah disebut memiliki kewenangan dalam mengendalikan harga barang dan jasa di Papua.