Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pj. Gubernur Papua Ramses Limbong mengharapkan dengan adanya kejuaraan renang bisa memunculkan bibit-bibit (atlet) renang baru. Hal ini dikatakan Ramses Limbong saat menghadiri kejuaraan renang yang diselenggarakan di Stadion Akuatik Lukas Enembe Sentani, minggu 23 Februari 2025.
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Pangan setempat akan mengadakan pasar murah di delapan kabupaten/kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta para Bupati dan Walikota di Papua yang telah dilantik untuk bekerja sepenuhnya bagi rakyat.
Plt. Kepala DKLH Papua, Aries Toteles, mengatakan, ancaman terhadap kelestarian Cagar Alam Cycloop semakin tinggi dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah Provinsi Papua berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi kehidupan yang lebih sehat dan nyaman.
Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyambut baik dimulainya pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menurunkan produktivitas kerja.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, menyebut pelaku usaha lokal memiliki peluang melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pengadaan berbasis e-katalog.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua terima apresiasi Anugerah Reksa Bandha dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, dalam kategori Sinergi Penyelesaian Piutang Negara.
Untuk mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran, Pemprov Papua telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan mengoptimalkan PAD sebesar Rp 447 miliar untuk membiayai belanja rutin operasional kantor dan menjaga stabilitas layanan publik.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua memastikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat tak terganggu efisiensi anggaran.
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua, Andry mengunjungi BPS Papua, Kamis (13/2). Pertemuan itu dalam rangka membahas pentingnya data perekonomian seperti inflasi, pendapatan domestik, dan indikator ekonomi lainnya.

instansi