Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM mengatakan kelanjutan proses restrukturisasi kelembagaan di Papua sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang struktur kelembagaan, masih menunggu petunjuk Gubernur Papua.
Ancaman terbesar dimasa mendatang yang mungkin muncul dalam epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua adalah semakin meningkatnya (hampir 2 kali lipat) jumlah penderita pada usia muda, yakni 1 - 15 tahun dan perempuan pada usia subur.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Endin Soefihara, menegaskan Pemerintah Provinsi Papua perlu membuat terobosan baru untuk mengembangkan dunia pendidikan di Papua.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Yunus Yosfiah meminta pihak pemerintah dan DPR di daerah untuk melaporkan adanya percaloan anggaran baik di departemen maupun di DPR RI.
Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Demianus Kyeuw-Kyeuw mengusulkan Yusuf Mayububun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra).
Minimnya ketersediaan air bersih dikampung-kampung ternyata menjadi salah perhatian Pemerintah Daerah untuk mendekatkan pelayanan sarana air bersih ke wilayah pemukiman masyarakat.
Keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua, yang diterbitkan oleh pemerintah guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih, nampaknya belum akan terealiasi.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH menegaskan bahwa visi dan misi pembangunan Papua yang dimulai dari kampung, harus didukung atau ditunjang dengan data yang akurat.