Pemerintah Provinsi Papua memperluas program pendidikan dokter spesialis dengan menyiapkan pembukaan program obstetri dan ginekologi (obgyn) melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.
Pemerintah Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua terkait kerja sama di bidang pertanahan, sebagai langkah strategis mempercepat penataan aset daerah dan sertifikasi tanah masyarakat.
Galeri Kreatif milik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Norwegia dan The Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD).
Pendidikan dokter spesialis di Papua kini dikembangkan melalui dua mekanisme, yakni university-based dan hospital-based. Sistem ini diterapkan untuk memperkuat layanan pendidikan tenaga medis di daerah.
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen meminta Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah setempat melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Pemerintah Provinsi Papua menjajaki peluang kerja sama dengan delegasi Belanda yang melakukan misi penjajakan bisnis dan kemitraan di Papua. Yang dibahas mulai dari potensi alam Papua hingga kerja sama pendidikan.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Papua diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional nelayan sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.
Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas generasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Papua. Program tersebut digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pemerintah Provinsi Papua memperoleh alokasi 200 kuota pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026. Program ini menjadi peluang bagi daerah setelah sebelumnya belum masuk dalam pelaksanaan nasional pada 2025.