Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyatakan siap mengawal laporan tindak pidana bidang ITE dan pencemaran nama baik (fitnah) melalui media elektronik, yang diduga dilakukan tim penyidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya. Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua mulai memetakan posisi atau jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai potensi dan kompetensinya untuk mengikuti seleksi jabatan yang bakal dibuka dalam waktu dekat.
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyampaikan telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Polda Metro Jaya, terkait pemeriksaan terhadap tiga saksi (dua ASN satu legislator DPR Papua), menyangkut dugaan penganiayaan sebagaimana dilaporkan KPK, beberapa waktu lalu.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Papua, diimbau lebih dini memberikan peringatan terhadap upaya maupun praktik-praktik korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS).
Para tokoh agama di bumi cenderawasih diimbau untuk mendoakan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April 2019 mendatang, agar berjalan dengan aman dan damai.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengakui sebagian besar anak SD di wilayah pinggiran atau pedalaman Papua, mengalami putus seklah mulai dari kelas satu sampai tiga. Hal tersebut dikarenakan kesiapan siswa masuk ke jenjang tersebut (SD) masih sangat rendah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat memastikan belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meski telah mendapat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Pemerintah Provinsi Papua.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak meminta Pemprov Papua agar mengurangi bahkan menyetop penyaluran dana Otsus terhadap daerah yang tak tepat pemanfaatan anggaran itu.
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menilai pemberlakuan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan, cukup berdampak negatif terhadap aktivitas maupun kegiatan ekonomi masyarakat di bumi cenderawasih.