Gubernur Luncurkan Program Mudik GratisPemerintah Provinsi Papua, melalui Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meluncurkan Program Tiket Kapal dan Bus Gratis Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Papua, di kantor gubernur, Senin (8/12).
Real Estate Indonesia (REI) wilayah Papua menyatakan kesiapannya mendukung pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh bumi cenderawasih.
Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta segera memfinalkan kebutuhan instansi pemerintah 2019. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, di sela-sela validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan PNS 2019, kemarin, di Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua bakal mengintegrasikan program Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai (E- TPP) dan E-Absensi, guna memaksimalkan penilaian terhadap tingkat kehadiran maupun kinerja para aparatur sipil negara (ASN) tingkat provinsi.
Empat Pahlawan Nasional asal Papua Frans Kaisiepo, Johannes Abraham Dimara, Marthen Indey dan Silas Papare mendapat tunjangan dari Pemerintah sebesar Rp 30 juta per tahun.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan tak ada dokumen penting yang ikut terbakar saat Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur yang berlokasi di Dok II Jayapura, dilalap si jago merah.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Tommy Israil Ilolu memastikan tak ada aktivitas perkantoran pada Senin (12/11), pasca terbakarnya gedung Sasana Krida di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan wacana perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 51 menjadi hanya 35, segera direalisasi pada tahun depan.
Pelajaran berharga kini dipetik dari kasus kebakaran gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Minggu (11/11), sekitar pukul 12.00 Wit. Meski tak ada korban jiwa, fakta membuktikan di sebagian besar gedung itu, tak dilengkapi fasilitas alat pemadaman kebakaran, seperti hydrant dan alarm.
Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diimbau membentengi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, guna menghindari penyalahggunaan keuangan maupun administrasi diatas negeri ini.