Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kendati masih berstatus sebagai tersangka dugaan kasus suap kayu, Jan Jap Ormuseray yang mendapat penangguhan penahanan pada pekan lalu, dipastikan sudah mulai berkantor dan melaksanakan tugas sebagai kepala Dinas Kehutanan Papua.
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kiprah Yayasan Pendidikan Gabungan Jayapura yang aktif membantu pengembangan anak-anak bumi cenderawasih di bidang proses belajar mengajar.
Kendati melakukan proses pengalihan pegawai kehutanan dan guru dari kabupaten dan kota sebagaimana amanat UU, tak berarti menghalalkan mutasi aparatur sipil negara (ASN) ke provinsi.
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua memastikan proses perekaman e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di seluruh kabupaten wilayah pegunungan, sudah mencapai diatas 10 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan peran pejabat struktural, dipandang penting dan vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik provinsi, kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Papua segera mendorong sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yang mengatur keterlibatan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) untuk menerbitkan pengurusan izin tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya sendiri, diganjar penghargaan tingkat nasional Adhi Purna Prima. Hal itu, sebagaimana nampak pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Surabaya, Senin (28/1) malam.
Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan bakal segera menamai Jembatan Holtekamp yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan “merah”.
Dinas Sosial, kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua bakal kembali mengirim bantuan kemanusiaan berupa beras dan bahan pokok dengan total 25 ton ke Mbua, Kabupaten Nduga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery menyebut aset SMA dan SMK di kabupaten amburadul alias tak jelas, hingga menyebabkan pengalihan tenaga pendidikan berikut asetnya sesuai amanat undang-undang, belum berjalan maksimal.
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua telah menandai sejumlah titik maupun lokasi tempat mangkal anak-anak jalanan di Kota Jayapura.
Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mengkhawatirkan. Dimana pada apel Senin (28/1) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, tercatat sebanyak 1324 pegawai negeri bolos atau tak hadir tanpa keterangan.

instansi