Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Suzana Wanggai mengakui, pihaknya melakukan pengawasan terhadap adanya jalan tikus di sepanjang jalur perbatasan RI-PNG.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.
DPD RI akan menyuarakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus sesuai keinginan Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong adanya Rancangan Undan-Undang (RUU) Otsus Plus.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, pemerintah akan terus melestarikan bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.
Gubernur Lukas Enembe menilai revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sudah sangat mendesak sebab dalam penerapannya sangat “tumpul” dan hampir-hampir tidak punya kemampuan menterjemahkan seluruh isi dari produk perundang-undangan itu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak masyarakat bumi cenderawasih agar gemar mengkonsumsi pangan lokal dalam beberapa iven maupun kesempatan.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai UU Otonomi Khusus (Otsus) diyakini menjadi jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perempuan di Papua menjadi yang paling rentan terinveksi TB paru, dimana ibu rumah tangga menjadi yang terbesar.
Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kembali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menjadi perhatian serius terhadap daya serap anggaran.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua, pada 2019 mendatang, bakal memprakarsai menyusun peta sebaran HIV/AIDS bersama instansi terkait, di seluruh bumi cenderawasih.
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia Program Papua menyatakan kawasan konservasi tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan.

instansi