Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap lima kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.
Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua.
Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi terhadap lima kabupaten, yakni Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Kejahatan biang kehutanan dewasa ini dinilai dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tak sampai disitu, kejahatan kehutanan mampu memunculkan disintegrasi bangsa, ditandai dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya.
Mempertegas rencana kerja sama di bidang ekonomi, Gubernur Madang Papua Nugini (PNG), giliran mengunjungi Provinsi Papua, Minggu (21/10) petang.
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, pekan lalu menggelar kegiatan kegiatan rutin Papua update di STPMD “APMD” Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otsus (80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi), mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.
Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen mengapresiasi kepada Keuskupan Jaypaura dan PT Duta Damai Papua yang telah menghadirkan rumah sakit ibu dan anak, Provita Hospital di Kota Jayapura.
Komisi V DPR Papua dan Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua menggelar rapat dengar pendapat membahas mengenai beasiswa bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di provinsi lain dan di luar negeri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018.

instansi