Pemprov Papua Perkuat Akuntabilitas, LKPD 2025 Diserahkan ke BPKPemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua. Laporan tersebut diserahkan dalam kondisi unaudited sebagai bagian dari proses pemeriksaan lanjutan.
Holding Company atau Irian Bhakti Mandiri diminta ikut membantu menyelesaikan persoalan yang membelit PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), dimana sampai dengan saat ini, puluhan karyawannya belum menerima gaji selama 11 bulan.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesediaannya untuk mencari solusi atas kendala ketiadaan sponsor terhadap tim Persipura Jayapura, yang kini terancam absen dalam kompetisi liga 1.
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengimbau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Djuli Mambaya sebagai pejabat baru, agar dapat merangkul staf dalam menyelesaikan tugas dan program kerja.
Kabar gembira bagi masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya, dimana mulai saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura telah membuka Hearing Center yang memberikan pelayanan hearing aid atau alat bantu dengar kepada pasien.
Pemerintah Provinsi Papua menjajaki kemungkinan pembukaan jalur lintas batas Jayapura – Vanimo dan sebaliknya, pasca telah mulai beroperasinya pos lintas batas di Skouw Kota Jayapura.
Gerakan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) secara nasional bahkan di Provinsi Papua secara khusus, akhir-akhir ini diakui mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Papua mendorong petani lokal di Bumi Cenderawasih untuk meningkatkan hasil produksi kakao, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 750 ton.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua mengklaim telah berhasil mengembangkan buah merah pada lahan seluas 546 hektar yang tersebar di seluruh Bumi Cenderawasih.
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Jayapura mengumumkan kasus kekerasan selama 2016 tercatat sebanyak 16 kasus.
Pemerintah Pusat menantang para bupati dan walikota di Bumi Cenderawasih untuk menanam jagung di areal perkebunan, dalam upaya meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani di Provinsi Papua.