Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi Papua merilis 8 Sakit Umum Daerah (RSUD) telah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Sebanyak 8 dari 24 RSUD yang ada di Papua ini yakni, RSUD Abepura, RSUD Jayapura, RSUD Biak Numfor, RSUD Nabire, RSUD Supiori, RSUD Paniai, dan RSUD Merauke.“Sudah ada 8 RSUD di Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi BLUD. RSUD ini mendapat bimbingan teknis perwakilan BPKP Provinsi Papua,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten
Inspektorat Papua terus mendorong penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) rampung paling lambat 31 Maret mendatang.  Kepada wartawan, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang mengatakan koordinasi bersama SKPD sudah dilakukan sehingga pihaknya optimis sebelum batas waktu yang ditentukan, LPKD masing-masing SKPD sudah dapat diserahkan ke BPK RI.“Supaya LKPD 2015 selesai tepat waktu, kami bersama BPKAD Papua sudah memanggil setiap SKPD agar memberikan laporan sehingga
Mantan Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem protes keras terhadap rencana penggusuran dirinya bersama beberapa mantan Anggota DPR Papua yang menghuni perumahan dinas DPRP, di Jalan Baru Kotaraja.Ia meminta diperlakukan secara manusiawi bukan seperti warga Kalijodo, mengingat pengabdian yang sudah diberikan bagi daerah. Belum lagi dirinya sudah menghuni perumahan itu sejak menjadi Anggota DPR 1992 hingga 2014."Kita ini mantan pejabat tidak seperti warga yang ada di Kalijodo. Kalijodo saja negara sed
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat merilis salah satu masalah utama yang dihadapi sektor perbankan, yaitu tingginya rasio kredit macet 2015 mencapai 5,05 persen.Menurut Kepala OJK Papua dan Papua Barat Prio Anggoro, hal tersebut dikarenakan menurunnya kinerja koorporasi di wilayah Papua sehingga berdampak pada penurunan kinerja keuangan sektor jasa keuangan.“Karenanya perlu ada perbaikan manajemen resiko kredit. Tak hanya itu, OJK juga telah melaunching program transformasi Ban
Guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mendorong terlaksananya program percepatan akses keuangan daerah di wilayah Papua.Hal demikian dikatakan, Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat Prio Anggoro, di Jayapura, Kamis (25/2).Meski begitu, program percepatan akses keuangan daerah sangat membutuhkan peran aktif dari pemda setempat, untuk menindaklanjuti program itu dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daer
Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya menghimbau massa pendukung Dorinus Dasinafa-Yakobus Britai untuk menerima dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 10 TPS.Hal itu dikemukakan Ketua KPU Mamberamo Raya Klemens Obet Sineri saat memberikan keterangan kepada pers, Rabu (24/2) di Jayapura.“Saya ajak teman-teman (massa pendukung Dorinus – Yakobus) untuk tenang melihat apa yang dikerjakan KPU saat ini dan harapannya mari kita sama-sama d
Gubernur Papua Lukas Enembe menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah provinsi agar taat pajak, terasuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu.Pegawai juga diminta memenuhi persyaratan wajib pajak seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Birokrasi nomor 8 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian surat pember
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota diminta segera menertibkan sejumlah alat peraga yang dipasang pada sejumlah fasilitas umum, karena belum saatnya berkampanye.Pernyataan ini dikemukakan Komisioner KPU Papua Izak Hikoyabi kepada wartawan di Jayapura, Rabu (24/2). “Saya minta KPU Kabupaten/Kota segera melakukan penertiban alat peraga kampanye sebab ini belum waktunya untuk berkampanye,” kata dia.Menurut dia, tahapan pilkada serentak baru akan dimulai sekitar April 2016. Sehingga selam
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan baru Kabupaten Nduga yang mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiwa/i program ADIK.Langkah tersebut dinilai Elias Wonda sangat tepat sehingga diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Papua. ”Baru Kabupaten Nduga yang alokasikan sehingga kita harap daerah lainnya mau mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi program ADIK ini,” jelas dia kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengusulkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 10 TPS di Mamberamo Raya sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, pada 19 Maret mendatang. Usulan itu disampaikan KPU Papua melalui surat No : 75/B2/KPU Prov. 030/11/2016 yang ditandatangani Ketua KPU Adam Arisoi. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Mamberamo Raya tertanggal 23 Februari. “KPU Papua sudah bersurat menindaklanjuti putusan MK
Bawaslu Papua dalam waktu dekat akan segera melakukan supervisi terhadap Panwaslu Mamberamo Raya, guna memastikan KPU setempat melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS. Hal tersebut dikatakan Komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata kepada HPP, Selasa (23/2). “Tentu kita akan segera turun ke Mamberamo Raya melakukan supervisi ke Panwas disana. Sekaligus kami akan mengawasi dan memantau lebih dekat pelaksanaan putusan PSU
Gubernur Papua Lukas Enembe menunda pelantikan Pejabat Eselon III dilingkungan pemerintah provinsi, meski masih banyak jabatan yang kosong. Lukas mengaku tak buru-buru memposisikan pejabat, sehingga masih berkoordinasi bersama para Kepala SKPD. â€œKita masih berkoordinasi dengan dinas terkait,” aku Gubernur kepada pers, Selasa (23/2) di Jayapura. Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan seluruh pejabat yang bakal ditunjuk sedang dievaluasi kapasitasnya secara kes

instansi