Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemprov Papua mewacanakan kenaikan Tunjangan Penghasilan  Bersyarat (TPB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi di 2017 mendatang. Hal ini disampaikan  Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (10/10). Menurutnya, wacana menaikan TPB sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Gubernur Lukas bahkan telah menyetujui  kenaikan tersebut.  “Namun saya berharap kenaikan TPB ini mesti
Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau para orang tua mendorong bakat dan potensi anak dalam bidang apa pun, agar terhindar dari pengaruh negatif seperti mengkonsumsi narkoba dan seks bebas yang berakibat buruk terhadap diri mereka. Hal demikian dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang umum Sekda Provinsi Papua Elysa Auri, pada pemilihan Putra-Putri  Pariwisata tingkat Provinsi 2016, di Hotel Home Premiere Abepura, Senin (10/10).
Pemerintah Provinsi Papua didaulat menjadi tuan rumah pemilihan putra dan putri Pariwisata 2016 tingkat nasional November mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Yoseph Matutina mengatakan hal itu di Jayapura, Senin (10/10). Meski begitu, ia menyayangkan minimnya jumlah peserta yang mengikuti ajang pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Provinsi Papua. Dimana untuk tahun ini hanya diikuti 14 pasangan dari 11 kabupaten. “Memang para peserta ini dikirim dari wila
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua dan Maluku kini mulai menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) Bumi Cenderawasih supaya ikut program amnesti pajak. Hal demikian sebagaimana terungkap dalam Sosialisasi Amneti Pajak yang digelar Senin (10/10), di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty. Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding Kanwil
International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah menyatakan keinginannya untuk membantu penanganan kekerasan seksual yang cukup tinggi di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Deputy Head of Regional Delegation for Indonesia Luc Haas usai bertemu Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteran Rakyat Sekda Papua, Elia loupatty, Senin (10/10) kemarin. Asisten hadir didampingi Ketua PMI Provinsi Papua Johanis Safkaur dan Kepala Dinas Kesehatan Papua
Dinas Perhubungan Provinsi Papua bakal memaksimalkan fungsi seluruh kapal perintis yang ada, untuk mendukung program terintegrasi tol laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Papua, Djuli Mambaya di Jayapura, minggu lalu. Djuli melanjutkan, dalam waktu dekat bakal melakukan pengecekan kembali, termasuk mendata keberadaan kapal-kapal milik Pemprov Papua yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ada informasi kapal-kap
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui dirinya berkeinginan kuat mengikuti program amnesti pajak sebagai bentuk mendukung program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah serta peningkatan investasi daerah. Oleh karena itu, Lukas mengimbau semua pihak di Papua agar turut serta mensukseskan program tersebut. “Saya pun akan ikut program amnesti pajak ini. Hanya saja kita masih menata berkas-berkas yang diminta. Apalagi aset milik
Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Bambang Purwoko menyarankan Presiden dan para Menteri agar membaca buku karangan Gubernur Papua Lukas Enembe, supaya lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan dasar yang paling hakiki untuk membangun Bumi Cenderawasih. Bambang yang juga Dosen serta Ketua Pokja Papua Universitas Gajah Mada berharap buku Gubernur “Papua : Antara Uang dan Kewenangan” minimal dapat dipresentasikan ke Presiden dan jajaran, sehingga tahu latar belakang persoalan yang t
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Papua kembali mengalami pengunduran jadwal di awal November mendatang. Meski begitu, Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan penunjukan jajaran direksi oleh pemegang saham, bakal ditentukan pada tahun ini juga, sehingga lebih maksimal melakukan pembenahan. Hal demikian dikatakan Lukas di Jayapura, Minggu (9/10). “Rapat diundur ke November sambil kita menunggu fit & proper tes calon Direksi Bank Papua yang sementara berlangsung,”
Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan tim evaluasi Otsus segera turun ke kabupaten dalam tahun ini. Meski begitu, Lukas menyerahkan sepenuhnya waktu pelaksanaan evaluasi dana Otsus ke kabupaten dan kota kepada Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen. “Kita pastikan tim evaluasi yang terdiri dari gabungan SKPD, DPRP, Kepolisian dan kejaksaan segera turun. Tapi soal waktunya nanti ditentukan oleh Sekda kapan tim ini turun," jelas Gubernur Lukas di Jayapura, Minggu (9/10). Sementara
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menyebut kemungkinan memberi sanksi berat yang berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berpolitik praktis dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) serentak jilid dua di 11 kabupaten/kota. Hal demikian sebagimana Undang Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang undang 23 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Kalau ketahuan akan di
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lebih jeli dalam memilih anggota tim Monitoring Evaluasi (Monev) Otsus. Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Provinsi Papua, Donatus Motte di Jayapura, Jumat (7/10) kemarin. “Kalau bisa orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya yang dipilih. Kita berharap ini bisa menjadi perhatian pihak Bappeda,” kata Donatus. Ia pun mengharapkan Badan Perencanaan

instansi