.jpeg)
Pemerintah Provinsi Papua mendorong perangkat daerah menerapkan manajemen risiko dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini diarahkan untuk memastikan risiko dapat diidentifikasi dan dikelola sejak perencanaan hingga pelaporan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bersama lima pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kesepakatan tersebut menjadi hasil Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Jayapura, Kamis (16/7/2026).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menandatangani Rencana Aksi Pendalaman Area Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Jayapura, Rabu (15/7). Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendalaman tata kelola pemerintahan yang difasilitasi KPK RI melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.
Baca berita
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen memperkuat peran strategis Inspektorat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan melalui Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar selama dua hari di Sentani.
Baca berita.JPG)
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menuju birokrasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Inspektorat Daerah akan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) pada akhir September 2025.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola pemerintahan setelah capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) atau sistem pencegahan korupsi daerah mengalami penurunan signifikan. Hingga 5 September 2025, skor MCSP Papua sementara baru mencapai 16,4 persen.
Baca berita