.jpeg)
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya menjadikan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai panduan utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Baca berita
Menanggapi aspirasi yang berkembang terkait permintaan pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., perlu ditegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pj Gubernur sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan teknis pelaksanaannya melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. (26/4/2025)
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengajak semua pihak di lingkungan pemerintahan, secara bersama-sama bertanggung jawab mencegah segala bentuk maupun tindak pidana korupsi.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mensosialisasikan Nota Kesepahaman koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan serta pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca berita.JPG)
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menjalani evaluasi capaian kinerja triwulan ketiga oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (13/6/2024).
Baca berita
Dalam rangka meningkatkan performance layanan perijinan di Provinsi Papua, Penjabat Gubernur Papua didampingi Penjabat Sekda dan Instansi teknis terkait melihat langsung pelayanan Perijinan di Kantor Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ESDM, PM & PTSP). (6/6)
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua resmi menambah lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah setempat.
Baca berita
Akselerasi percepatan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua membutuhkan kelembagaan yang dinamis dan lincah mengikuti dengan memperhatikan kondisi yang ada (12/1).
Baca berita
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A. Yudianto membantah isu maupun informasi terkait pemintaan fee proyek dari Pj Gubernur Papua kepada kontraktor atau pihak ketiga.
Baca berita