Pj Gubernur : Upaya Pencegahan Korupsi Tanggung Jawab Semua Pihak

JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengajak semua pihak di lingkungan pemerintahan, secara bersama-sama bertanggung jawab mencegah segala bentuk maupun tindak pidana korupsi.

Korupsi masih menurut Limbong, adalah musuh bersama yang harus diperangi karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab semua khususnya di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota se-Papua," ujar Limbong dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Anni Rumbiak, di Kota Jayapura, Senin (14/10/2024).

Gubernur juga menekankan pentingnya integritas setiap ASN di setiap level pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga staf, karena merupakan adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih. 

“Sehingga saya mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus berkolaborasi menciptakan sistem dalam mencegah korupsi dari akar masalahnya.”

“Begitu halnya Monitoring Center for Prevention (MCP) yang wajib untuk dilakukan karena merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi dengan melaporkan berbagai upaya dan terus melengkapi dokumen terkait dengan pencegahan korupsi,” tegas Limbong.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melakukan penandatangan pakta intergritas pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Hal ini dilakukan guna memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Gubernur menambahkan penandatangan pakta intergritas perlu dilakukan untuk mewujudkan nyatakan sistem pelaporan yang transparan.

"Maka itu, hari ini kami bersama KPK terus melakukan rencana aksi pencegahan korupsi agar memperkuat komitmen bersama," katanya. ***

JAYAPURA - Acting Governor of Papua Ramses Limbong invites all parties in the government to be jointly responsible for preventing all forms and criminal acts of corruption.

According to Limbong, corruption is a common enemy that must be fought because these actions harm the country financially and hurt public trust in the government.

"Therefore, efforts to prevent corruption are the responsibility of all, especially in the provincial government, districts/cities throughout Papua," said Limbong in a written speech read by the Acting Assistant for General Affairs of the Papua Regional Secretary, Anni Rumbiak, in Jayapura City, Monday (14/10/2024).

The Governor also emphasized the importance of the integrity of every civil servant at every level of government, from leaders to staff, because it is the main foundation for building a clean government.

"So I invite all elements of government and society to collaborate to create a system to prevent corruption from the root of the problem."

"Likewise, the Monitoring Centre for Prevention (MCP) is mandatory because it is part of efforts to prevent corruption by reporting various efforts and continuing to complete documents related to corruption prevention," said Limbong.

Meanwhile, the Papua Provincial Government signed an integrity pact on the implementation of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).

This is done to strengthen the commitment to realizing a clean, transparent and accountable government.

The governor said that signing the integrity pact would help realize a transparent reporting system.

"Therefore, today we and the Corruption Eradication Commission continue to carry out a corruption prevention action plan to strengthen our joint commitment," he said. ***