Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan pembangunan kependudukan bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif dan terkoordinasi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada kebijakan afirmatif. Pembangunan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan keluar dari ketergantungan jangka panjang.
Baca berita.JPG)
Pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), sebanyak 2.776 warga bumi cenderawasih dilaporkan belum melakukan perekaman KTP.
Baca berita
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua mengenjot perekaman e-KTP dengan menjemput bola di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendorong Bupati dan Walikota di Bumi Cenderawasih untuk mendukung penuh percepatan perekaman e-KTP di wilayahnya.
Baca berita.JPG)
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Papua mengumumkan angka perekaman KTP elektronik di tahun 2022 mulai mengalami peningkatan, khususnya di wilayah pegunungan.
Baca berita
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua memastikan pelaksanaan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) di 29 Kabupaten dan Kota Bumi Cenderawasih, bakal dimulai pada 15 Mei hingga 30 Juni 2022 mendatang.
Baca berita
Badan Pusat Statistik (BPS) RI mendorong pemanfaatan satu data kependudukan di Papua dengan pemerintah daerah setempat, usai merilis hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 beberapa waktu lalu.
Baca berita
Realisasi perekaman e-KTP di Provinsi Papua hingga saat ini baru mencapai 45,3 persen atau sebanyak 1.506.837 jiwa dari total wajib e-KTP sebanyak 3.323.662 jiwa. Dengan demikian, masih tersisa 54,7 persen atau 1.816.825 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Baca berita