JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terus bergantung pada kebijakan afirmatif. Pembangunan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan keluar dari ketergantungan jangka panjang.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan hal itu seusai membuka kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Regional VII di Jayapura, Jumat (13/6/2025).

“Kita harus punya daya saing. Tapi daya saing itu dibangun, bukan diminta. Kalau pola pikir kita terus mengharapkan afirmasi, sampai kapan pun tidak akan maju. Kita harus keluar dari situ,” ujar Ramses.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari kualitas penduduk. Karena itu, isu-isu dasar seperti stunting harus ditangani sejak dini.

“Stunting pada anak usia 0–5 tahun bisa berdampak hingga 30 tahun ke depan. Kalau tidak ditangani sekarang, mereka tidak akan tumbuh menjadi generasi produktif,” katanya.

Pemerintah daerah, menurut Ramses, tidak bisa bekerja sendiri. Masalah kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.

“Ini bukan hanya urusan BKKBN atau kementerian tertentu, tapi semua pemangku kepentingan. Dari situ, kita bisa menentukan Papua akan ke mana,” ucapnya. ***