BPS Dorong Satu Data Kependudukan Dengan Pemprov Papua

JAYAPURA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mendorong pemanfaatan satu data kependudukan di Papua dengan pemerintah daerah setempat, usai merilis hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 beberapa waktu lalu. 

Dimana penduduk Papua pada September 2020 berjumlah sekitar 4,30 juta jiwa, yang mana mengalami penambahan 1,47 juta jiwa.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Dr. Ateng Hartono katakan, ada banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari kolaborasi satu data kependudukan tersebut. Antara lain, pemerintah daerah di Papua dapat menentukan perencanaan secara tepat sasaran, hingga pada akhirnya penggunaan anggaran kini jadi lebih efisien.

Dilain pihak, pembangunan manusia bisa menjadi lebih terukur dan akurat. “Misalnya merencanakan pelaksanaan Pemilu dimana data pemilih bisa dihasilkan lewat kolaborasi satu data kependudukan ini, sampai dengan jumlah kursi parlemen maupun SDM Papua yang bisa direncanakan,” terang Ateng, di Jayapura, Kamis (2/12/2021).

Masih dikatakan Ateng, kolaborasi data kependudukan ini merupakan kunci pelaksanaan pembangunan. Sebab tujuan pelaksanaan pembangunan adalah mensejahterakan penduduk yang ada diwilayahnya, dimana mereka bertindak sebagai subjek dan objek.

“Artinya dengan mengetahui jumlah penduduk yang bertambah, otomatis ada tiga komponen yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Yakni, lahir, kematian dan imigrasi,” katanya.

“Dengan data ini juga teman-teman Pemda bisa mengelola data secara otomatis, dengan indikator yang lebih rinci, seperti apa saja karakteristiknya anak muda yang ada di Papua,” tandasnya. 

Ateng pada kesempatan itu berharap kondisi pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, agar pada tahun depan bisa mendata dengan lebih leluasa lagi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. ***

JAYAPURA - The Indonesian Central Statistics Agency (BPS) encourages the utilization of one population data in Papua with the local government, after releasing the results of the 2020 Population Census.

The population of Papua amounted to about 4.30 million people in September 2020, which experienced an increase of 1.47 million people.

Deputy of Indonesia Central Statistics Agency for Social Statistics Dr. Ateng Hartono said, there are many benefits that can be generated from the collaboration of one population data. Among other things, local governments in Papua can determine planning on target, until finally the use of the budget is now more efficient.

On the other hand, human development can become more measurable and accurate. "For example, planning the implementation of elections where voter data can be generated through the collaboration of one population data, up to the number of parliamentary seats and Papuan human resources that can be planned," said Ateng, in Jayapura, Thursday (2/12/2021).

Still, said Ateng, the collaboration of population data is the key to the implementation of development. Because the purpose of development is the welfare of the population in the region, where they act as subjects and objects.

"This means that by knowing the increasing population, there are automatically three components that are of concern to the local government.  "Birth, death and immigration," he said.

"With this data, also friends of the Regional Government can manage the data automatically, with more detailed indicators, such as what are the characteristics of young people in Papua," he said.

Ateng on that occasion hoped that the conditions of the COVID-19 pandemic could end soon, so that in the next year it could register more freely to obtain the needed data. ***