Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Biak menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta masyarakat di seluruh kabupaten dan kota tidak menggunakan api untuk membuka kebun maupun membersihkan lahan.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bersama ratusan masyarakat, ASN, komunitas, relawan, dan berbagai elemen lainnya melaksanakan aksi kerja bakti pembersihan Stadion Lukas Enembe pasca kericuhan yang terjadi usai laga play off antara Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC pada 8 Mei 2026 lalu. (10/5)
Baca berita
Kegiatan gotong royong pembersihan Stadion Lukas Enembe (LE) dampak kericuhan beberapa waktu lalu, yang melibatkan sekitar 500–600 orang berlangsung penuh semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua. Aksi ini melibatkan ASN Pemerintah Provinsi Papua, komunitas, gereja, serta masyarakat umum yang bersama-sama turun tangan membersihkan area stadion. (10/5)
Baca berita.jpeg)
Penjabat Sekretaris Daerah Papua L. Christian Solihait, didampingi Plt Asisten III bersama sejumlah SKPD teknis melakukan peninjauan lapangan pasca kerusuhan usai pertandingan playoff antara Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC yang berlangsung pada Jumat petang, 8 Mei 2026 di Stadion Lukas Enembe, Sport Center Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. (9/5)
Baca berita
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, didampingi para Kepala SKPD, menerima dan menyerap langsung keluhan masyarakat Perumahan Organda, Kelurahan Hedam, Kota Jayapura, terkait persoalan banjir, penerangan jalan, akses jalan, serta ketertiban dan keamanan (trantib). (6/5)
Baca berita
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa aksi demonstrasi di Papua harus berlangsung tertib, santun, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan transparansi pengelolaan aset daerah menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan terhadap masyarakat di area Kantor Otonom Kotaraja, Kota Jayapura.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa video yang beredar di masyarakat terkait adanya pungutan terhadap pengunjung di Kawasan Otonom Kotaraja adalah benar adanya. Pungutan tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa perintah pimpinan dan tidak memiliki dasar aturan yang berlaku.
Baca berita