Pemprov Papua Teken Rencana Aksi Pendalaman Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK RI

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menandatangani Rencana Aksi Pendalaman Area Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Jayapura, Rabu (15/7). Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendalaman tata kelola pemerintahan yang difasilitasi KPK RI melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V. 

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh kepada KPK RI, khususnya Direktorat Korsup Wilayah V, atas komitmennya dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik pendampingan yang dilakukan KPK melalui Korsup Wilayah V. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran  serta memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disepakati bersama," ujar Wakil Gubernur.

Pendalaman dilaksanakan selama satu hari penuh dan dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, DPR Papua, serta kementerian dan lembaga. Pembahasan difokuskan pada sejumlah area strategis, yakni perencanaan, penganggaran, hibah dan bantuan sosial (bansos), pokok-pokok pikiran (Pokir) DPR, pengelolaan aset daerah, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ), termasuk tata kelola Dana Otonomi Khusus.

Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan menyepakati rencana aksi yang akan menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa langkah yang disepakati antara lain Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran seeta tata kelola  Dana Otsus yang terintegerasi melalui Sistem Informasi,  penguatan koordinasi Pengadaan barang dan jasa di pemda dan BLUD, percepatan penyelesaian administrasi dan aset pasca pemekaran daerah, optimalisasi pendampingan oleh kementerian/lembaga terkait, serta pelaporan berkala atas pelaksanaan rencana aksi kepada KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan LKPP.

Penandatanganan rencana aksi ini menjadi wujud komitmen bersama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government, together with the Papua Regional House of Representatives, the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of National Development Planning, and the National Public Procurement Agency, signed an Action Plan for Strengthening Governance in Planning, Budgeting, Public Procurement, and the Management of Special Autonomy Funds in Jayapura on Wednesday (15 July).

The signing marked a follow-up to a governance review facilitated by the Corruption Eradication Commission through its Directorate for Coordination and Supervision Region V, aimed at strengthening good governance and accountability within the Papua Provincial Government.

Papua Vice Governor Aryoko Alberto Rumaropen expressed his appreciation for the Corruption Eradication Commission's continued support, particularly through the Coordination and Supervision Region V Directorate, in assisting the provincial government to build a governance system that is transparent, accountable, and free from corruption.

"The Papua Provincial Government welcomes the assistance provided by the Corruption Eradication Commission through Coordination and Supervision Region V. This initiative represents an important step in strengthening our governance system, improving the quality of planning and budgeting, and ensuring that every development program is implemented effectively, efficiently, and with integrity. We are fully committed to carrying out all of the agreed action plans," the Vice Governor said.

The one-day governance review was led by Maruli Tua, Director of Coordination and Supervision for Region V of the Corruption Eradication Commission, and involved regional government agencies, DPR Papua, as well as representatives from relevant ministries and national institutions.

Discussions focused on several strategic governance areas, including development planning, budgeting, grants and social assistance programs, legislative development proposals submitted by the Papua Regional House of Representatives, regional asset management, public procurement, and the governance of Papua's Special Autonomy Fund.

Through the forum, all stakeholders agreed on a comprehensive action plan that will serve as a roadmap for strengthening regional governance. Key measures include integrating planning, budgeting, and Special Autonomy Fund management through an information system; strengthening coordination on public procurement across regional government agencies and Regional Public Service Agencies; accelerating the completion of administrative and asset management issues following regional administrative expansion; enhancing technical assistance from relevant ministries and national institutions; and submitting regular progress reports on the implementation of the action plan to the Corruption Eradication Commission, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance, National Development Planning Agency, and National Public Procurement Agency.

The signing of the action plan reflects the shared commitment of the Papua Provincial Government and all stakeholders to continuously improve the quality of regional governance, strengthen accountability in public financial management, and ensure that every policy and development program delivers the greatest possible benefits to the people of Papua. ***