Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik dengan kualifikasi cukup informatif.
Baca berita
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH meminta kabupaten-kabupaten yang belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar segera dibentuk.
Baca berita
Guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di bumi cenderawasih, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menitipkan empat hal kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap lima kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe menginsyaratkan bakal merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi hanya 30 instansi dari 53 yang ada.
Baca berita
Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan untuk menambah jumlah jabatan Staf Ahli (Sahli) Gubernur yang sebelumnya tiga menjadi lima. Penambahan tersebut bertujuan memaksimalkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah provinsi.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengatakan, perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Provinsi Papua telah memperlihatkan kemajuannya.
Baca berita