Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua diminta tak hanya mengejar serapan anggaran. Namun memastikan agar kualitas pekerjaan sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan.
Baca berita
Pemprov Papua tahun ini dipastikan menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp 5,86 triliun.
Baca berita
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan penilaian rapor merah oleh KPK RI terhadap 12 kabupaten di bumi cenderawasih, bakal menjadi catatan penting Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Baca berita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memberdayakan para kepala distrik di seluruh Bumi Cenderawasih untuk mengawasi pemanfaatan dana desa agar dibelanjakan sesuai peruntukkan.
Baca berita BinaAdministrasi Kewilayahan, Eko Subowo (1).jpeg)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta media massa di Bumi Cenderawasih untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa, agar peruntukkannya sesuai dengan yang diharapkan.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya membantah kabar pemotongan dana desa 2019, sebagaimana yang diposting lewat media sosial, oleh pemilik akun facebook, Bobe Pafu.
Baca berita
Inspektorat Provinsi Papua pada tahun ini mengagendakan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) baru terkait, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya yang tak selesai 100 persen.
Baca berita
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua berharap indikasi penggunaan Dana Desa yang disebut pihak kepolisian membantu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mesti diusut tuntas.
Baca berita.jpeg)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua menyebut pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah daerah dan jajarannya sejak 2001 hingga saat ini, belum benar-benar optimal dan menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua (OAP).
Baca berita