.jpeg)
Kementerian Keuangan memberikan penghargaan bagi sembilan pemerintah daerah (Pemda) di Papua, yang secara berturut-turut sebanyak lima kali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca berita
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad mengakui, daya serap di instansi pemerintahan memasuki akhir Agustus 2021, masih dibawah 50 persen.
Baca berita.jpg)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua optimis mampu mendorong serta memenuhi penyerapan anggaran meski saat ini berada di masa-masa pandemi COVID-19.
Baca berita
Pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua, diingatkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP) 2022.
Baca berita
Pihak kepolisian dipersilahkan membuktikan dugaan penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua senilai lebih dari Rp1,8 triliun, sebagaimana yang disampaikan Baintelkam Polri di media massa beberapa waktu lalu.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 Pemprov Papua, masih belum cukup optimal.
Baca berita
Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Baca berita
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat neraca perdagangan Bumi Cenderawasih pada Desember 2020 meningkat 5,5 persen apabila dibandingkan dengan November 2020.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili organisasi pemerintahan GIZ, melakukan penandatangan Memorandum of Undarstanding (MoU) secara virtual di bidang pencegahan korupsi, Jumat (15/1/2021).
Baca berita