Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua berharap indikasi penggunaan Dana Desa yang disebut pihak kepolisian membantu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mesti diusut tuntas.
Baca berita
Inspektorat Provinsi Papua pada tahun ini mengagendakan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) baru terkait, penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya yang tak selesai 100 persen.
Baca berita.jpeg)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua menyebut pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah daerah dan jajarannya sejak 2001 hingga saat ini, belum benar-benar optimal dan menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua (OAP).
Baca berita
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad mendorong 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, untuk segera merampungkan penyusunan draft Rancangan APBD 2020.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), telah dipergunakan sesuai peruntukan maupun aturan yang berlaku.
Baca berita
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua menduga sebagian besar Kepala Kampung di bumi cenderawasih, tak memanfaatkan dana desa yang turun dari pusat sesuai peruntukan.
Baca berita
Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, dipastikan memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bakal mengelola 10 persen saham Freeport bagi provinsi tertimur di Indonesia ini.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu ada kajian dari lembaga terkait, sebagai solusi atas berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2021 mendatang.
Baca berita
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan rutin memberi pendampingan, melalui program rencana aksi program pemberantasan lorupsi terintegrasi kepada kabupaten dan kota di bumi cenderawasih.
Baca berita