KPK Sebut MCP Pemprov Papua Belum Optimal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 Pemprov Papua, masih belum cukup optimal.

MCP merupakan aplikasi yang dibuat KPK untuk melakukan evaluasi dan pemantauan pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah. Aplikasi MCP bertujuan, memudahkan KPK melakukan pemantauan.

“Kami melihat pencegahan (dan pemberantasan korupsi) yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Papua belum optimal. Oleh karenanya, dimasa mendatang dibutuhkan komitmen kuat dalam melakukan perbaikan, agar lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang,” terang Kasat Korsub Pencegahan Direktorat V KPK Sugeng Basuki, di Jayapura, Senin (8/2/2021).

KPK, lanjut dia, menyoroti upaya pencegahan korupsi Pemprov Papua di bidang Manajemen Aset Daerah yang hanya 42,20 persen. Dimana, capaian tersebut masih sangat rendah sehingga perlu adanya komitmen kuat dan koordinasi secara terintegrasi antar lembaga, guna memaksimalkan manajemen aset daerah.

“Memang aset Pemprov Papua dalam penangananya masih rendah. Aset ini kan terkait bagaimana pengadministrasiannya yang juga harus dilengkapi dengan sertifikat misalnya. Sehingga untuk memaksimalkannya maka saya kira perlu ada kerjasama dengan instansi terkait yang meminta percerpat proses sertifikasi”.

“Kemudian aset kendaraan dinas, saya kira Pemprov Papua undang saja polisi atau kejaksaan untuk melakukan penarikan. Kan kalau menolak mengembalikan, langsung saja minta proses hukum. Tujuannya agar capaian manajemennya bisa membaik dan lebih baik mencegah daripada menindak kan,” terang dia. 

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun bersama jajarannya siap melakukan perbaikan agar capaian MCP di tahun ini, bakal jauh lebih baik.

“Memang dalam upaya pencegahan korupsi kami di Papua ini terhambat oleh pandemi COVID-19. Sehingga pelaksanaan kinerja OPD terkait pada pemda kurang efektif. Namun kita akan berupaya agar di masa mendatang, kinerja kita bakal lebih baik,” tegasnya.

Diketahui, persentase capaian MCP tahun 2020 Provinsi Papua per 11 Januari 2021 mencapai 68 persen.

The Corruption Eradication Commission (KPK) said the results of the Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 of the Papua Provincial Government, are still not optimal enough.

MCP is an application made by the Corruption Eradication Commission to evaluate and monitor integrated corruption eradication in the region. MCP application aims, making it easier to monitor.

"We see that the prevention (and eradication of corruption) carried out by the Papuan Provincial Government has not been optimal. Therefore, in the future, a strong commitment is needed in making improvements, so that it is more maximum in the years to come," explained head unit Prevention Directorate V of Corruption Eradication Commission Sugeng Basuki, in Jayapura, Monday (2/8/2021).

The Corruption Eradication Commission, he continued, highlighted efforts to prevent corruption of Papuan provincial government in the field of Regional Asset Management which is only 42.20 percent. Where the achievement is still very low, it needs to be a strong commitment and integrated coordination between institutions, in order to maximize regional asset management.

"Indeed, the assets of the Papua Provincial Government in handling it are still low. This asset is related to how the administration must also be equipped with a certificate for example. So to maximize it, I think there needs to be cooperation with relevant agencies that request a speeding up of the certification process".

"Then the assets of the service vehicles, I think the Papua Provincial Government just invites the police or prosecutors to make withdrawals. If you refuse to return, just ask for a legal process. The goal is so that the achievements of his management can improve and better prevent than to act on it," he explained.

Meanwhile, Assistant General Secretary of Papua Ridwan Rumasukun and his staff are ready to make improvements so that MCP achievements this year will be much better.

"Indeed, our efforts to prevent corruption in Papua have been hampered by the COVID-19 pandemic. So that the implementation of regional apparatus organization performance related to local government is less effective. But we will strive so that in the future, our performance will be better," he said.

It is known that the percentage of MCP achievements in 2020 in Papua Province as of January 11, 2021 reaches 68 percent.