Belanja Perubahan APBD Papua 2026 Naik Rp787 Miliar, Capai Rp3,058 Triliun

Belanja daerah Provinsi Papua dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 direncanakan meningkat sebesar Rp787,01 miliar.

JAYAPURA — Belanja daerah Provinsi Papua dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 direncanakan meningkat sebesar Rp787,01 miliar.

Dengan kenaikan tersebut, total belanja daerah Papua dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp3,058 triliun, meningkat dari APBD sebelumnya sebesar Rp2,271 triliun.

Rencana perubahan anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Papua (DPRP) dengan agenda pembahasan Raperdasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kota Jayapura, Senin (28/9/2026).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, penyusunan perubahan APBD 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) 2026 dengan tema “Penguatan Fondasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Inklusif sebagai Awal Transformasi Pembangunan.”

Menurut Fakhiri, perubahan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Fakhiri.

Dalam struktur belanja, belanja operasional masih menjadi komponen terbesar. Anggaran belanja operasional meningkat dari sekitar Rp2,045 triliun menjadi Rp2,684 triliun.

Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan cukup signifikan. Anggarannya bertambah dari Rp79,11 miliar menjadi Rp226,78 miliar.

Ketua DPRP Papua Denny Bonai mengatakan, secara keseluruhan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 34,64 persen atau sekitar Rp787 miliar.

“Belanja modal bertambah 186,62 persen atau sebesar Rp147 miliar lebih, dari semula Rp79 miliar lebih menjadi Rp226 miliar lebih,” ujar Denny.

Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami penurunan dari Rp8 miliar menjadi Rp6,1 miliar. Sedangkan belanja transfer meningkat dari Rp138,67 miliar menjadi Rp141,52 miliar.

Peningkatan belanja tersebut lebih besar dibandingkan target pendapatan daerah. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan Papua ditargetkan mencapai Rp2,465 triliun.

Dengan struktur tersebut, APBD Papua dalam perubahan tahun anggaran 2026 mengalami defisit sekitar Rp592,87 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp602,87 miliar. Salah satu sumber pembiayaan yang direncanakan berasal dari pembiayaan utang daerah dengan nilai lebih dari Rp420 miliar.

Pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. ***