Alokasi DTI 2027 Papua Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah

Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad, mengatakan terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi DTI. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah Orang Asli Papua (OAP), jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
“Semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar,” kata Muflih, Selasa, 6 Oktober 2026. “Semakin banyak jumlah OAP dan penduduk, IKK-nya tinggi juga sangat mempengaruhi,” ujarnya.
Menurut Muflih, formula tersebut digunakan untuk menyesuaikan alokasi dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, besaran dana yang diterima kabupaten dan kota dapat berbeda.
Dalam kesepakatan DTI 2027, bagian agregat Pemerintah Provinsi Papua dialokasikan sekitar Rp387,48 miliar. Sementara bagian agregat kabupaten dan kota mencapai sekitar Rp208,64 miliar.
Muflih mengatakan pemerintah provinsi selanjutnya menyusun program berdasarkan prioritas pembangunan Papua. Prioritas tersebut mencakup konektivitas, akses internet, dan program lain yang disesuaikan dengan visi dan misi gubernur.
Daerah dengan alokasi DTI relatif kecil tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua. Muflih menyebut Waropen dan Supiori sebagai contoh daerah yang akan mendapat dukungan melalui program prioritas pemerintah provinsi.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk mendukung konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak. Program tersebut diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan mulai dilaksanakan sejak 2026.
Secara keseluruhan, alokasi DTI Papua 2027 mencapai sekitar Rp596,1 miliar. Pemerintah Provinsi Papua akan mengarahkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing wilayah.

The Papua Provincial Government has determined the allocation of the 2027 Additional Infrastructure Fund, considering the characteristics and conditions of each regency and city. As a result, allocations vary across regions.

The head of the Papua Regional Development Planning Agency, Muflih Musaad, said several indicators are considered when determining DTI allocations. These include land area, the number of Indigenous Papuans, total population, and the construction cost index.

“The larger the area, the larger the allocation,” Muflih said on Tuesday, October 6, 2026.

He added that the number of Indigenous Papuans, total population, and the construction cost index also significantly influence the allocation.

According to Muflih, the formula is used to align allocations with the conditions and needs of each region. Consequently, the amounts received by regencies and cities may differ.

Under the 2027 Additional Infrastructure Fund agreement, approximately IDR 387.48 billion has been allocated to the Papua Provincial Government, while regencies and cities will collectively receive approximately IDR 208.64 billion.

Muflih said the provincial government would then develop programs based on Papua’s development priorities. These include improving connectivity, expanding internet access, and implementing other programs aligned with the governor’s vision and mission.

Regions receiving relatively small allocations will continue to receive attention from the Papua Provincial Government. Muflih cited Waropen and Supiori as examples of regions that would receive support through the provincial government’s priority programs.

The government is also allocating subsidies for sea transportation to improve connectivity between Jayapura, Serui, and Biak. The program is scheduled to begin in 2026 and is intended to continue over the long term.

Overall, Papua’s 2027 Additional Infrastructure Fund allocation will total approximately IDR 596.1 billion. The Papua Provincial Government will direct the use of these funds in line with each region’s needs and development priorities. ***