Pemprov Papua Fokuskan Perubahan APBD 2026 pada Belanja Prioritas

Pemerintah Provinsi Papua mengarahkan Perubahan APBD 2026 pada belanja yang sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengarahkan Perubahan APBD 2026 pada belanja yang sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengatakan perubahan anggaran disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah juga melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang belum menjadi prioritas kebutuhan daerah.

Hal tersebut disampaikan Fakhiri dalam pidato pengantar pembukaan rapat paripurna pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026, Senin, 28 September 2026.

Menurut Fakhiri, penyusunan perubahan APBD mengacu pada RKPD Perubahan 2026. Pemerintah juga menggunakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan sebagai dasar penyusunan.

“Perubahan APBD 2026 diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua,” ucap dia. “Kebijakan tersebut diarahkan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan perwujudan visi Papua CERAH.”

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, target pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,465 triliun. Nilai itu meningkat Rp433,315 miliar dibandingkan target pendapatan dalam APBD induk 2026.

Fakhiri mengatakan perubahan anggaran perlu disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Rasionalisasi belanja dilakukan agar anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 selanjutnya dilakukan bersama DPR Papua. Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. ***