 tentang kepegawaian daerah bagi pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, di Jayapura, kemarin.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mulai mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang kepegawaian daerah bagi pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan hasil evaluasi dan pendataan pegawai yang baru-baru ini dilakukan menemukan adanya perbedaan data kepegawaian dalam hal penerimaan gaji di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca berita RI, Harry Azhar Azis.JPG)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Pemerintah Provinsi Papua telah mulai tertib dalam mempertanggungjawabkan dana perjalanan dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe merasa prihatin masih ada sejumlah kepada kampung di Papua yang belum dilantik, sehingga pelayanan pembangunan maupun perekonomian, tak berjalan sebagaimana mestinya.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menerima 119 alumni Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bakal bertugas selama dia tahun di Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Pemerintah Papua mengkalkulasi pada 2018 mendatang, dibutuhkan sedikitnya Rp 2,5 triliun untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi yang semula berjumlah 7.000-an, kini membengkak hingga 13 ribu.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten dan Kota, resmi menyerahkan pengelolaan SMA dan SMK di Bumi Cenderawasih.
Baca berita.JPG)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengakui dengan diserahkannya pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula berjumlah 7000-an, kini membengkak menjadi 13 ribu.
Baca berita
Dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembesejak 2013 lalu, berbagai upaya maupun kebijakan telah diambil untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca berita