Asisten Sekda Papua Bidang Umum, Elysa Auri mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar wajib memberi teguran lisan bagi pegawai malas berkantor.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua merilis setiap tahunnya sekitar 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun di seluruh bumi cenderawasih.
Baca berita Provinsi Papua, Nicholaus Wenda.JPG)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua terus berupaya agar perekrutan CPNS Formasi 2014 dapat dilaksanakan sebelum Desember mendatang.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe mengharapkan UU Bidang Kepegawaian 2017, dapat menjadi ppedoman dalam proses serta tahapan maupun prosedur penjatuhan hukuman atau sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN).
Baca berita pemberhentian dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat mengikuti arahan, Rabu kemarin, di Jayapura.JPG)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejebat pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Papua, diminta tak setengah hati menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada staf.
Baca berita pemberhentian dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat mengikuti arahan, Rabu kemarin, di Jayapura.JPG)
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengkritisi usulan pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil, yang dinilai lamban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe menerbitkan larangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Larangan pungli tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 356/12569/SET, tertanggal 27 Oktober 2017.
Baca berita Protokol se-Papua dari kabupaten dan kota, saat mengikuti arahan di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Senin kemarin.JPG)
Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengimbau pejabat protokol di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, agar loyal dan berkomitmen dengan kepercayaan yang diberikan pimpinan.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua memberikan ultimatum bagi kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum menyampaikan berkas usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2014 kepada pemerintah pusat.
Baca berita