Pemerintah Inggris berkeinginan kuat mengajak Provinsi Papua untuk kerja sama di bidang energi terbarukan. Hal ini diungkap Duta Besar Inggris Moazzam Malik kepada pers, usai bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, pekan kemarin.
Baca berita
Dalam kunjungannya ke Kota Jayapura, salah satu topik hangat yang menjadi pembahasan antara Duta Besar Inggris Moazzam Malik dan Gubernur Lukas Enembe, adalah tuntuan dialog orang Papua dan Jakarta di PBB sebagaimana seruan sejumlah pihak.
Baca berita
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau lembaga Inspektorat di bumi cenderawasih untuk dapat mencegah praktek pungutan liar (pungli) serta dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan serta pemanfaatan dana desa.
Baca berita, Anni Rumbiak, menyampaikan sambutan pada sosialisasi MKKuG, di Jayapura, Kamis kemarin.jpg)
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai, bumi cenderawasih memiliki resiko bencana cukup yang cukup tinggi, karena beberapa bencana alam dan fenomena kebumian pernah tercatat merusak Kabupaten Biak pada 1996, Nabire 2004, Yapen 2010 dan Kota Jayapura 28 Oktober 2017.
Baca berita
Bupati Mimika Eltinus Omaleng dilaporkan tengah berada di luar negeri, pasca sejumlah insiden penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pihak keamanan dan masyarakat.
Baca berita
Guna memaksimalkan seluruh program kerja yang turun ke masyarakat, mulai tahun depan, Pemerintah Provinsi Papua mencoba pendekatan baru dengan menetapkan program kerja dengan pendekatan budaya setempat.
Baca berita
Gubernur Lukas Enembe resmi telah menetapkan 21 November sebagai hari Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Peringatan ini akan diawali pada 2017 melalui kegiatan pameran dan ekspos hasil pembanguan selama kurun waktu empat tahun terakhir.
Baca berita
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua menyampaikan rencana penghapusan dendan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB) pada 17 November 2017 mendatang.
Baca berita Papua, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau semua pihak untuk dapat menerima penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 senilai Rp 2.895.650 yang naik 8,71 persen dari sebelumnya sebesar Rp 2.663.646.
Baca berita