Gubernur Lukas Enembe resmi telah menetapkan 21 November sebagai hari Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Peringatan ini akan diawali pada 2017 melalui kegiatan pameran dan ekspos hasil pembanguan selama kurun waktu empat tahun terakhir.

Menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, penetapan 21 November sebagai hari Otsus, bertujuan menginformasikan serta mengingatkan pemberian status Otsus kepada masyarakat Papua, yang bukan merupakan hadiah tetapi hasil perjuangan seluruh komponen rakyat untuk mendapatkan hakekat kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

“Sebab bila dicermati masa dari periode Otsus yang diberikan pemerintah pusat, khususnya terkait beberapa kewenangan anggaran, sebagian akan berakhir lima tahun lagi (2022),” terang Sekda Hery  pada seminar nasional dan dialog Papua membangun, Selasa (14/11) di Jayapura.

Dikatakan Sekda, setelah mempertimbangkan kondisi maupun dinamika dewasa ini, harus jujur dikatakan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi papua, sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial dan politik di Papua.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian supaya mampu menjadi lokomotif untuk menjawab harapan seluruh rakyat Papua.

“Oleh karena itu, melalui momentum seminar ini diimbau kepada semua pihak terutama kaum intelektual Papua, guna merapatkan barisan memperjuangkan penyesuaian UU Otsus sampai berhasil”.

“Saya percaya dan berharap agar kajian-kajian dalam seminar ini menjadi langkah awal dan sebagai masukan konstruktif dalam merancang penyesuaian draft UU Otsus Papua, sekaligus meramu strategi untuk bisa diakomodasi serta disetujui oleh pusat. Tanpa menghilangkan nilai dasar jati diri dan martabat orang asli Papua,” terangnya.

Ditambahkan, penyelenggaraan seminar nasional dan dialog Papua membangun, dilakukan untuk merefleksi serta menengok kembali perjalanan Otsus yang telah diberikan pemerintah pusat sejak 2001 yang lalu.

Sehingga diharapkan melalui forum ini, dapat dirumuskan hal yang positif untuk menjadi dasar pijakan dalam pembangunan Papua di masa yang akan datang.