Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para kepala daerah di wilayah kabupaten untuk serius menyelesaikan masalah tapal batas, agar tingkat pelayanan kepada masyarakat setempat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Baca berita.JPG)
Meski dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku tetap ngotot melaksanakan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Cenderawasih.
Baca berita.JPG)
Gubernur Papua Lukas Enembe menduga ada oknum yang memainkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah pegunungan, meski sudah turun instruksi Presiden Joko Widodo untuk menetapkan satu harga di Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Komisi Informasi Povinsi Papua kembali mengingatkan seluruh badan publik yang ada di Bumi Cenderawasih, untuk wajib menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sebab merupakan bagian dalam tata kelola pemerintah serta upaya untuk mencapai good, clean dan open governance.
Baca berita
Sejumlah aktivis anti korupsi, mendorong Gubernur Papua Lukas Enembe memberhentikan drg. Josef Rinta dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jayapura, sebab telah berstatus sebagai terpidana kasus korupsi.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua berencana mem-pailitkan sejumlah perusahaan daerah yang dianggap tak mampu berkontribusi, apalagi menyumbang pendapatan bagi negara. Sejumlah perusahaan daerah itu, yakni PT. Percetakan Rakyat Papua, PT. Papua Lintas Nusantara, PT.Semen Papua, PT. Listrik Papua , PT. Emas Papua
Baca berita.JPG)
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengaku tak ambil pusing dengan rencana Fraksi Hanura DPRD Kota Jayapura, untuk melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang larangan minuman keras di Bumi Cenderawasih.
Baca berita.JPG)
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai kericuhan yang terjadi di Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dinilai sangat mempermalukan seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Pusat diminta mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), sebab tahapan Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018 tinggal menghitung hari.
Baca berita