Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua menyatakan siap memantu serta memfasilitasi program rehabilitas 1.500 rumah di Kabupaten Asmat, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyoroti sejumlah kabupaten yang sampai saat ini belum menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua bersama Komisi I dan IV DPR Papua telah sepakat untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan Bongkrang-Depapre Kabupaten Jayapura sebesar Rp10 miliar.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus (Musrenbangsus) pada 2019 mendatang.
Baca berita Papua, Muhammad Musa'ad.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau setiap proses pemekaran kampung di wilayah kabupaten, harus betul-betul berpijak pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Keerom diminta untuk segera membangun atau meningkatkan bandara, guna menunjang proses pembangunan di wilayah pecahan dari Kabupaten Jayapura tersebut.
Baca berita
Dinas Perhubungan Provinsi Papua berencana untuk kembali mengundang Pemerintah Kota Jayapura serta pihak terkait, guna membahas pemberlakuan jam khusus operasional truk dan kontainer di port numbay.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menyadari untuk dapat menangani masalah transportasi di provinsi tertimur di Indonesia ini, dibutuhkan keterlibatan semua pihak agar tindakan maupun kebijakan yang ditempuh memiliki hasil yang maksimal.
Baca berita – IX Inkindo Papua di Jayapura, Rabu, di Jayapura.JPG)
Mengingat anggaran Pemerintah yang sangat terbatas, investasi pihak swasta dipandang penting dalam pembangunan bidang infrastruktur di bumi cenderawasih. Sejalan dengan itu, anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Papua diminta tak hanya terfokus pada pekerjaan pemerintah semata.
Baca berita