Pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (12/11) kemarin.
Baca berita
Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, diimbau membentengi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, guna menghindari penyalahggunaan keuangan maupun administrasi diatas negeri ini.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan “tinta emas”, usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat terkait keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2017.
Baca berita
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta lebih mengoptimalkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sisa waktu tahun anggaran 2018.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua dan delapan kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.
Baca berita
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Papua sampai bulan Oktober 2018 menempati urutan terendah jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia yang baru mencapai Rp 2,56 triliun atau 52,5 persen dari total pagu DAK mencapai Rp 4,98 triliun tahun 2018.
Baca berita
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua menilai sampai saat ini belum ada kemauan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, untuk memberikan kredit kepada OAP (orang asli Papua).
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.
Baca berita